TRIBUN-MEDAN.com - Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta akan dimulai setelah Lebaran.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan WFH ini dibahas dalam rapat dengan Presiden di Istana Negara, Kamis (19/3/2026). WFH rencananya diterapkan satu hari dalam lima hari kerja. 

Kepastian waktunya akan diputuskan lebih lanjut setelah konsep teknis rampung. 

"Pasca-Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," ucap Airlangga usai rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Baca juga: Rezim Prabowo Ogah Potong Anggaran MBG dan Kopdes di Tengah Ancaman Defisit APBN

Airlangga mengatakan kebijakan WFH bagi ASN hingga pekerja swasta ini digodok demi penghematan akibat tingginya harga minyak dunia.

"Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja," ucapnya. 

Dia memastikan teknis kebijakan WFH ASN dan pegawai swasta ini akan diumumkan ke publik usai semua persiapan dimatangkan. 

"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda," tuturnya. 

Dari perkiraannya, kebijakan ini setidaknya dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. 

"Karena itu ada penghematan dari segi, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," kata dia. 

Presiden Minta WFH Dikaji 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan penghematan menyusul konflik yang terjadi di Timur Tengah pasca Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.

Hal ini disampaikan Prabowo usai menjelaskan langkah Pakistan menghemat anggaran usai eskalasi tersebut, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026). 

Ia memerinci, sejumlah langkah yang dapat dilakukan adalah memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah, melakukan efisiensi, hingga menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar.

"Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi Covid-19, berhasil kita. Dan kita mampu," tutur Prabowo.

"Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya," imbuh dia. 

Di kesempatan yang sama, Kepala Negara meminta pemerintah Indonesia mempelajari soal Pakistan yang telah menganggap perang antara AS-Iran sebagai situasi kritis hingga menyebutnya sebagai "critical measures". 

"Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," kata Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menuturkan, penghematan tetap perlu dilakukan meski situasi kini belum mencapai tingkat terburuk. 

Dengan begitu, defisit APBN tidak membengkak lebih lanjut akibat kenaikan harga minyak dunia pasca konflik. 

"Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit," ujar Prabowo. (*)