TRIBUN-MEDAN.COM – Tajam komentar Presiden Prabowo ke Gubernur Kaltim yang pakai mobil dinas Rp8 miliar.

Adapun Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam yang menyentil gaya hidup sebagian pejabat daerah.

Dalam pernyataannya, ia menyoroti kebiasaan penggunaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip efisiensi.

Salah satu contoh yang disorot adalah pengadaan mobil dinas dengan nilai fantastis. 

Prabowo Subianto mengungkapkan adanya pemerintah daerah yang membeli mobil dinas gubernur dengan harga mencapai Rp 8 miliar. 

Angka tersebut dinilai terlalu tinggi di tengah tuntutan efisiensi anggaran.

Baca juga: TNI Ambil Alih Kasus Andrie Yunus dari Polisi Picu Kejanggalan dan Tanda Tanya, Ada Apa?

"Pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp 8 miliar Provinsi," kata Prabowo.

Pernyataan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kontras antara kebutuhan pelayanan publik dan gaya belanja sebagian pejabat.

Sebagai pembanding, Prabowo Subianto menyebut dirinya menggunakan kendaraan produksi dalam negeri, yakni Maung.

"Mungkin karena ini Presiden ada anti peluru, jadi harganya Rp 1 miliar, tetapi tidak Rp 8 miliar," imbuh dia.

Mobil Maung yang digunakan Presiden disebut memiliki harga sekitar Rp 700 juta untuk versi standar, dan sekitar Rp 1 miliar untuk varian dengan perlindungan tambahan.

Tak hanya soal kendaraan, Prabowo Subianto juga menyinggung kebiasaan perjalanan dinas dan kegiatan rapat yang dinilai boros anggaran.

"Sudahlah, itu yang kita minta kesadaran, rasa tanggung jawab," ujarnya.

Baca juga: Keenan Nasution Akhirnya Resmi Cabut Gugatan ke Vidi Aldiano, Tak Sanggup Dihujat Netizen?

Ia menyoroti fenomena pejabat yang lebih memilih menggelar rapat di luar kota, bahkan di lokasi-lokasi wisata, meskipun fasilitas kantor sebenarnya sudah tersedia.

"Sudah ada kantor kementerian, semua pejabat maunya rapat di luar daerah, di luar kota, ada yang mau di Bali," kata Prabowo.

Dalam nada tegas, Prabowo Subianto mengingatkan bahwa jabatan publik seharusnya berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan pada kenyamanan pribadi.

"Bupati, kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta," tegasnya.