TRIBUN-MEDAN.com - Kasus penyerangan air keras terhadap aktivis Andrie Yunus masih terus jadi sorotan.
Siapa pelaku sebenarnya dan siapa otak di balik penyerangan tersebut masih jadi tanda tanya.
Baca juga: Daftar 24 Pemain Timnas, Ada Elkan Baggott, Sandy Walsh dan Jay Idzes, Marc Klok Dicoret
Publik tidak hanya menyoroti kejanggalan pengambilalihan yurisdiksi penyelidikan oleh TNI dari tangan Kepolisian, tetapi juga mendesak aparat untuk mengungkap sosok aktor intelektual di balik serangan brutal tersebut.
Baca juga: 90 Link Twibbon Hari Raya Idul Fiitri 1447 H, Cara Membuat Twibbon dengan Foto Desain Terkini
Analis Sosial Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Aktivis 98, Ubedilah Badrun, menyoroti adanya kemiripan pola penanganan kasus ini dengan tragedi yang pernah menimpa mantan senior penyidik KPK, Novel Baswedan.
Ia meragukan kasus ini akan menyentuh dalang utama jika aparat penegak hukum hanya berhenti pada eksekutor lapangan dengan merekayasa dalih "dendam pribadi".
Ubedilah menegaskan bahwa serangan ini merupakan imbas dari ketersinggungan kelompok tertentu atas kritik keras Andrie Yunus terhadap wacana penguatan militerisme dalam Undang-Undang TNI.
Menurutnya, ini adalah pertarungan nyata antara demokrasi dan militerisme.
"Jangan-jangan polanya akan sama, motifnya karena enggak suka secara pribadi gitu terhadap Andrie Yunus karena mengkritik identitasnya sebagai bagian dari tentara misalnya. Kan mungkin saja motifnya begitu nanti dikonseptualisasinya begitu," ujar Ubedilah dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).
Terkait siapa dalang di balik peristiwa nahas ini, Ubedilah memaparkan tiga analisis dugaan yang saling beririsan.
Analisis pertama mengarah pada logika komando di dalam tubuh Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Dalam struktur militer, sangat mustahil prajurit aktif melakukan tindakan fatal dan berisiko tinggi tanpa adanya perintah langsung dari atasan.
Oleh karena itu, dugaan kuat mengarah pada pimpinan di institusi tersebut, mengingat keempat terduga pelaku yang diamankan berasal dari BAIS.
Dugaan kedua menyoroti keterlibatan oknum tentara aktif yang menduduki jabatan strategis di lingkaran Istana.
Posisi ganda ini memungkinkan adanya inisiatif pribadi untuk "menunjukkan jasa" pengamanan kepada pimpinan tertinggi negara, atau justru bertindak murni atas perintah petinggi.
Sementara itu, hipotesis ketiga mengindikasikan adanya campur tangan kekuatan politik besar yang sedang berseteru.
Dalam skenario ini, para eksekutor lapangan tergiur oleh dukungan finansial untuk melakukan pembusukan institusi di tengah ketegangan faksi politik elite, misalnya perseteruan antara kekuatan politik Jakarta dan Solo.
Di lain sisi,keraguan publik terhadap transparansi kasus ini semakin menguat seiring dengan munculnya paradoks informasi antara institusi Kepolisian dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Pihak Polda Metro Jaya sebelumnya merilis inisial terduga pelaku BHC dan MAK.
Namun Mabes TNI justru mengumumkan empat inisial prajurit yang sama sekali berbeda, yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.
Ubedilah menilai ketidaksinkronan data krusial ini sebagai indikasi kacaunya koordinasi penegakan hukum dan cerminan ketegangan di tingkat elite kekuasaan.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengkritik keras langkah instan TNI yang tiba-tiba mengambil alih penyelidikan, padahal polisi telah memegang bukti kuat berupa 2.610 gambar dari 86 titik CCTV.
"Dua pelaku yang terekam CCTV itu jelas-jelas tidak memakai atribut militer, melainkan sipil. Peristiwanya juga terjadi di jalan umum, jauh dari wilayah militer. Lalu berdasar apa tiba-tiba TNI melakukan penyelidikan?" kata Ray dalam diskusi yang sama.
Kekhawatiran akan berhentinya kasus ini di level prajurit bawahan mendorong Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengambil sikap.
Empat orang sudah diamankan terkait kasus penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.
Namun hingga kini belum ada keterangan terbaru dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Sementara hasil investgasi Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), pelaku penyerangan Andrie Yunus disebut berjumlah hingga belasan orang.
Bahkan diduga ada yang merupakan warga sipil.
"Kami memperoleh bukti permulaan bahwa operasi ini dilakukan oleh belasan orang pelaku dan terdapat keterlibatan pelaku sipil di antaranya," dikutip dari siaran pers TAUD, Jumat (20/3/2026).
Investigasi independen TAUD mengidentifikasi adanya belasan orang pelaku yang diduga kuat saling berkoordinasi sepanjang malam kejadian.
Informasi itu didapat dari kamera pengawas milik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Jumlah itu jauh berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan TNI.
Sebagai informasi, peristiwa penyiraman terjadi tak lama usai Andrie beranjak dari Gedung YLBHI yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.
Selain itu, TAUD juga mendapati pelaku penyiraman yakni pengendara motor yang membuntuti Andrie di TKP menggunakan helm biru, terlihat di sekitar Gedung YLBHI beberapa jam sebelum kejadian mengenakan jaket atribut ojek online (ojol) berwarna hijau.
"Dengan demikian, menjadi sangat penting proses penegakan hukum dalam kasus ini tetap tunduk di bawah kekuasaan peradilan umum demi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum itu sendiri," tulis TAUD.
Adapun TAUD terdiri dari sejumlah organisasi, yakni: LBH Jakarta, MAR Law Firm, LBH Pers, YLBHI, Greenpeace Indonesia, Trend Asian, dan Imparsial.
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menduga kuat serangan ini adalah operasi terencana yang berkaitan erat dengan rekam jejak Andrie Yunus sebagai tim pencari fakta dalam kerusuhan Agustus 2025.
"Kami khawatir kerancuan informasi antara kepolisian dengan TNI menyebabkan pengungkapan kasus hanya berhenti di level eksekutor, bukan auktor intelektualnya. Operasi seperti ini tidak mungkin dijalankan tanpa ada perintah atasan," sebut Isnur.
Koalisi Masyarakat Sipil secara resmi menolak proses peradilan militer yang kerap menjadi ruang impunitas.
Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen bersama Komnas HAM, serta menuntut agar para pelaku, beserta aktor intelektualnya, diadili di peradilan umum.
Saat ini, korban Andrie Yunus masih terbaring lemah di RSUP Cipto Mangunkusumo usai menjalani operasi cangkok kulit akibat luka bakar 24 persen dan kerusakan sel punca kornea mata akibat cairan korosif.
Baca juga: 47 Perwira Polri Resmi Naik Pangkat, Ada Achmad Kartiko dan Asep Guntur Rahayu
(*/tribun-medan.com)
Baca juga: Jadwal Sidang Isbat Tetapkan 1 Syawal 1447 H Versi Muhammadiyah dan NU, Disiarkan Langsung Kemenag
Sumber: Tribunnews.com/ kompas.com
