TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM yang juga koordinator KontraS, Andrie Yunus mendapat sorotan dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK)

JK meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Iya dong. Saya kira sudah dijawab juga oleh Pak Presiden bahwa akan diperintahkan diusut tuntas," kata JK kepada wartawan di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

JK menilai pentingnya bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor utama dan motif penyiraman air keras tersebut.

"Yang penting apa motifnya dan siapa pelakunya. Pelakunya sudah jelas ditangkap. Sekarang apa motifnya? Siapa yang perintah? Itu harus diketahui. Kenapa berbuat begitu?" ujar JK.

Empat Prajurit BAIS TNI Diamankan

Sebanyak empat prajurit TNI telah diamankan diduga terkait penyiraman air keeas kepada Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengatakan keempat prajurit dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara tersebut diserahkan oleh Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI pada Rabu (18/3/2026) pagi kepada Puspom TNI.

Ia mengatakan keempat prajurit yang belum ditetapkan tersangka itu merupakan personel Detasemen Markas BAIS TNI.

Jadi inisialnya NDP pangkatnya Kapten, SL pangkatnya Lettu, inisial BHW pangkatnya Lettu, dan yang terakhir inisial ES pangkatnya Serda," kata Yusri saat konferensi pers di Markas Besar TNI, Jakarta pada Rabu (18/3/2026).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah memastikan penyelidikan internal terkait dugaan keterlibatan prajurit dalam kasus penyiraman air keras Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, akan dilakukan secara transparan.

"Kita akan profesional dan akan kita lakukan secara transparan. Artinya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di lingkungan TNI," kata Aulia di Balai Media TNI, Jakarta pada Selasa (17/3/2026).

Aulia mengatakan internal TNI saat ini tengah bekerja menggunakan metode-metode khusus yang dimiliki oleh institusi militer. 

Dia menjamin proses penyelidikan akan dilakukan secara cermat tidak mengambil kesimpulan secara terburu-buru. 

"Sehingga ini kita akan lakukan secara profesional, tidak gegabah. Ya artinya metode-metode yang ada di lingkungan kami di TNI, aparat penegak hukum sekarang sedang bekerja," ujarnya.

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menegaskan mereka kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Militer Super Maximum Security (sistem keamanan tingkat tertinggi dengan pengawasan ekstra ketat) milik Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya, di sana ada tahanan Super Maximum Security," kata Komandan Puspom (Danpuspom) TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, saat konferensi pers di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Rabu (18/3/2026).

Tak hanya mengamankan pelaku lapangan, Puspom TNI kini mulai membidik aktor intelektual yang memberikan instruksi.

"Terkait perintahnya siapanya itu, nanti masih akan kita dalami. Perlu pengumpulan saksi dan bukti-bukti yang ada," ujarnya.(*)