BANGKAPOS.COM - Kabar gembira atau sekadar efisiensi? Mensesneg Prasetyo Hadi membocorkan rencana pemerintah memberlakukan WFH minimal satu hari dalam sepekan bagi sektor-sektor tertentu.
Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi BBM sebagai dampak ketegangan global, meski stok BBM nasional saat ini dipastikan tetap aman terkendali.
Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah sejauh ini masih menggodok skema kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Hal tersebut sebagai bentuk efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah berencana menelurkan kebijakan menghemat BBM sebagai dampak perang di Timur Tengah.
Prasetyo mengatakan pemerintah masih mengkaji aspek-aspek teknis mengenai kebijakan WFH yang disiapkan.
Baca juga: Kalender 2026: Cek Jadwal Long Weekend April dan Daftar Hari Pentingnya
Menurutnya, pemerintah juga masih menghitung dampak ekonomi akibat WFH setelah Lebaran 2026.
"Salah satu bentuk (penghematan) mungkin akan diberlakukan untuk work from home, paling tidak satu, satu hari dalam satu minggu," kata Prasetyo Hadi dilaporkan tim liputan KompasTV, Sabtu (21/3).
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, kebijakan WFH nantinya hanya akan diterapkan untuk sektor tertentu yang memungkinkan, supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan,
"Sektor industri, perdagangan tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut," katanya.
Prasetyo menyatakan kebijakan WFH nantinya akan diumumkan kepada masyarakat setelah Lebaran 2026.
Kata Prasetyo, skema WFH sedang dimatangkan agar tidak berdampak negatif ke ekonomi, khususnya ekonomi informal seperti UMKM.
Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menegaskan kebijakan efisiensi tidak diambil karena pasokan BBM Indonesia. Ia menegaskan pasokan BBM dalam negeri dalam kondisi aman dan cukup.
"Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman," katanya.
"Tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri." Ujarnya.
Prasetyo Hadi menegaskan Indonesia masih memiliki pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang cukup.
Ia menyatakan pemerintah mempersiapkan langkah-langkah efisiensi bukan karena BBM langka.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan penghematan untuk efisiensi BBM. Efisiensi direncanakan usai perang AS-Israel melawan Iran membuat harga minyak dunia melambung.
Prasetyo menyatakan pemerintah sedang menyiapkan skema kerja dari rumah atau WFH sebagai salah satu opsi efisiensi. Namun, Prasetyo memastikan kebijakan ini bukan karena pasokan BBM terancam.
"Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM. Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman," kata Prasetyo Hadi.
"Kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita luncurkan dan kita sampaikan kepada masyarakat."
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, skema WFH yang mungkin diberlakukan adalah satu hari satu minggu. Namun, opsi WFH tidak berlaku untuk semua sektor.
Mensesneg menyebut sektor-sektor tertentu yang tidak memungkinkan WFH tetap akan bekerja seperti biasa. Pemerintah disebutnya sedang merumuskan detail dari kebijakan tersebut.
"Upaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut," katanya.
Sebelumnya, saat memimpin sidang kabinet persiapan Lebaran di Istana Negara, 13 Maret lalu, Prabowo menginstruksikan jajarannya menyiapkan langkah efisiensi mengantisipasi dampak perang di Timur Tengah.
Presiden menekankan pemerintah harus memikirkan cara menghemat BBM mengingat pasokan minyak dunia terganggu perang AS-Israel di Iran. Kebijakan efisiensi yang dipelajari di antaranya adalah WFH hingga pengurangan hari kerja.
"Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet, dan melaksanakan penghematan besar-besaran, mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan, dan langkah-langkah penghematan lainnya," kata Prabowo, 13 Maret 2026.
(Kompas/Bangkapos.com)
