TRIBUNJAMBI.COM - Hubungan diplomatik antara dua kekuatan besar Timur Tengah, Arab Saudi dan Iran, kini berada di titik nadir.
Pada Sabtu (21/3/2026), Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara resmi mengusir sejumlah pejabat militer Teheran sebagai respons atas serangan "terang-terangan" yang menghantam infrastruktur sipil dan kedaulatan negara-negara Teluk.
Ketegangan memuncak saat Kementerian Luar Negeri Saudi menginstruksikan atase militer Iran, asisten atase, beserta tiga staf lainnya untuk angkat kaki dari wilayah Kerajaan.
Status persona non grata ini diberikan dengan tenggat waktu kepulangan hanya dalam 24 jam.
Langkah drastis ini diambil setelah serangkaian serangan Iran dianggap melanggar Kesepakatan Beijing dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2817 tahun 2026.
Kerajaan menilai Teheran telah mengabaikan prinsip bertetangga yang baik dan penghormatan kedaulatan.
“Kami menegaskan kecaman tegas terhadap serangan Iran terhadap Arab Saudi, negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC), dan negara-negara Arab serta Islam lainnya. Eskalasi ini akan berdampak serius terhadap hubungan bilateral dan regional,” tulis pernyataan resmi kementerian via Saudi Press Agency.
Aktivasi Pasal 51 Piagam PBB
Riyadh tidak lagi hanya sekadar melempar kecaman retoris.
Pemerintah Arab Saudi secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk mengambil tindakan militer jika diperlukan.
Baca juga: Trump Ultimatum Iran 48 Jam: Buka Selat Hormuz atau Kegelapan Total!
Baca juga: Status Tahanan Rumah Eks Menag Gus Yaqut oleh KPK Picu Kritik Pedas MAKI
Merujuk pada Pasal 51 Piagam PBB, Kerajaan menegaskan haknya untuk melakukan pembelaan diri secara sah guna melindungi warga negara dan stabilitas ekonomi nasional.
Pakar hubungan internasional menilai pengusiran ini sebagai sinyal kuat bagi anggota GCC lainnya untuk segera memperkuat koordinasi keamanan regional.
Langkah ini diambil setelah peringatan keras Saudi pada 9 Maret lalu diabaikan oleh Teheran, yang justru terus meningkatkan agresivitasnya terhadap misi diplomatik dan fasilitas energi di kawasan Teluk.
Kini, mata dunia tertuju pada reaksi Teheran.
Dengan diusirnya pejabat militer senior Iran, jalur komunikasi pertahanan kedua negara praktis terputus di tengah situasi Timur Tengah yang kian di ambang perang besar.
Situasi di Timur Tengah masih dihantui kekhawatiran akan ledakan dari rudal serangan antara Iran kontra Amerika Serikat dan Israel.
Adapun perang itu telah memasuki minggu keempat tepatnya hari ke-23, yang dimulai sejak 28 Februari 2026.
Perang itu setidaknya menewaskan lebih dari 1.400 orang di Iran, sementara jumlah korban tewas di pihak Amerika Serikat dan Israel masih simpang siur.
Jumlah korban perang Timur Tengah itu tampaknya 'ditutup-tutupi' oleh pemerintah setempat.
Serangan balasan pun dilakukan Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel.
Iran terus menyerang Israel dan pangkalan AS sebagai balasan termasuk tadi malam Iran menyerang lokasi nuklir Israel di Dimona dan Arad dan dilaporkan 100 orang terluka namun tak ada laporan korban jiwa.
Sementara jutaan warga Iran merayakan Idul Fitri dan Nowruz di bawah bayang-bayang perang.
Baca juga: Iran vs Israel, Strategi Baru Iran Selat Hormuz Ditutup Tapi Kapal Jepang Boleh Lewat
Baca juga: Gus Yaqut Eks Menag Bebas dari Rutan KPK, Lebaran 2026 di Rumah Disorot
Secara terpisah, AS mengatakan sedang mempertimbangkan untuk "mengakhiri" konflik sambil menolak kemungkinan gencatan senjata.
Inggris telah mengizinkan AS untuk menggunakan pangkalan militer untuk melakukan serangan terhadap situs rudal Iran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengeluarkan ancaman paling ekstrem terhadap kedaulatan infrastruktur Iran.
Melalui platform Truth Social, Sabtu (21/3/2026), Trump memberikan tenggat waktu (ultimatum) selama 48 jam bagi Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Sebagaimana jalur nadi energi dunia itu telah lumpuh sejak agresi 28 Februari lalu.
Jika dalam waktu dua hari Iran tetap bersikeras memblokade jalur distribusi 20 juta barel minyak per hari tersebut, militer AS diperintahkan untuk melumpuhkan jaringan listrik di seluruh negeri.
Donald Trump secara spesifik mengincar fasilitas pembangkit listrik utama sebagai target awal serangan udara.
“Jika Iran tak membuka sepenuhnya Selat Hormuz tanpa ancaman, dalam waktu 48 jam dari saat ini, Amerika Serikat akan menghantam dan menghancurkan sejumlah pembangkit listrik, yang dimulai dari yang terbesar,” tulis Trump pada pukul 19.44 waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency.
Ultimatum ini berlaku hingga Senin malam (23/3/2026).
Meski Trump sebelumnya mengaku ingin menghindari target di Teheran demi meminimalisir trauma warga sipil, ancaman terbaru ini menunjukkan pergeseran retorika ke arah perang total yang menyasar langsung kelangsungan hidup domestik Iran.
Respons Keras Teheran dan Guncangan Global
Ancaman ini merupakan respons langsung atas sikap Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang pada Jumat (20/3/2026) menegaskan Iran tidak akan tinggal diam jika infrastruktur strategisnya diganggu.
Teheran berjanji akan memberikan balasan tanpa pengekangan (zero restraint) terhadap aset-aset AS di kawasan Teluk.
Sejak penutupan Selat Hormuz dimulai pasca-serangan 28 Februari, pasar energi global berada dalam kondisi kritis.
Jalur ini merupakan titik rawan paling vital di dunia; penyumbatannya telah memicu lonjakan harga minyak mentah yang tidak terkendali.
Jika Trump benar-benar mengeksekusi penghancuran pembangkit listrik Iran, dunia diprediksi akan menghadapi krisis energi dan ekonomi yang jauh lebih destruktif.
Baca juga: Lebaran Inklusif: Presiden Prabowo Buka Gerbang Istana untuk Rakyat dan Ojol
Baca juga: Nenek 80 Tahun Penjual Kopi di Tanjabtim Dipukuli 2 Perampok hingga Luka Parah
Baca juga: Status Tahanan Rumah Eks Menag Gus Yaqut oleh KPK Picu Kritik Pedas MAKI
