TRIBUNJATIM.COM - Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal iuran masuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) buatan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Prabowo klarifikasi soal keanggotaan Indonesia dalam BoP.
Presiden RI menjelaskan jika Indonesia tidak pernah berkomitmen untuk membayar iuran BoP sebesar 1 miliar dolar atau hampir Rp 17 triliun.
Hal itu disampaikan Prabowo saat diskusinya bersama jurnalis dan beberapa tokoh.
Baca juga: Indonesia Gabung tapi Tak ada Palestina di Dalamnya, Mahfud MD Menilai BoP Tak ada Hati
Prabowo menjelaskan konsep awal keanggotaan BoP yang terdiri dari dua pilihan agar bisa menjadi anggota tetap.
Pilihan pertama yaitu membayar iuran sebesar 1 miliar dolar.
Sementara pilihan kedua adalah mengirim pasukan perdamaian.
"Jadi dari awal konsep BoP itu mereka mengatakan bahwa boleh anggota yang ingin menjadi anggota Board of Peace boleh pilih dua. Kalau mau jadi anggota permanen ya berarti istilahnya mungkin premium member lah."
"Pokoknya you ada di situ diminta sumbangan 1 miliar dolar. Kemudian kita diminta Indonesia bisa enggak nyumbang pasukan? Saya mengatakan bisa. Pasukan perdamaian bisa."
"Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar," kata Prabowo dalam sesi diskusinya dengan para jurnalis dan tokoh pada Selasa (17/3/2026), dilansir kanal YouTube Najwa Shihab.
Lebih lanjut Prabowo menuturkan, dalam kunjungan kerjanya ke Washington D.C., Amerika Serikat pada Februari lalu, ia juga hadir dalam pertemuan perdana BoP.
Dalam pertemuan BoP itu, terdapat agenda funding donor untuk rekonstruksi Gaza dari para anggota BoP.
Prabowo menyebut, Indonesia tidak mengikuti funding donor lantaran telah berkomitmen untuk tidak mengikuti iuran BoP.
Meski demikian, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.
"Tidak. Tidak pernah (ikut iuran BoP). Dan ini salah satu yang di pertemuan di Washington, 19 Februari yang lalu yang funding donors. Ini funding donors. Jadi mereka nih masing-masing nyumbang. Ada yang lebih mungkin ya."
"Tapi Indonesia enggak ada di situ. Karena saya juga komitmen banget waktu ditanya saya tidak komit uang sama sekali. Kita mengatakan kita siap untuk pasukan perdamaian berapa yang diminta," tegas Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa awal keterlibatan Indonesia dalam pembentukan BoP bermula pada 23 September 2025, saat ia menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB.
Kala itu, ia menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong solusi dua negara (two-state solution).
Beberapa jam kemudian, lanjutnya, ia bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim dalam Group of Eight, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir, diundang Presiden AS Donald Trump dalam sebuah pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, Trump disebut meminta negara-negara itu untuk mendukung 21-point plan, yakni proposal untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza.
Menurut Prabowo, rincian poin-poin tersebut dibacakan satu per satu oleh utusan khusus AS Steve Witkoff.
Prabowo kemudian mendengarkan secara saksama proposal tersebut dan tertarik pada poin ke-19 dan ke-20, yang menjelaskan bahwa Palestina akan diberikan jalan untuk menjadi bangsa mandiri dan mampu menentukan masa depannya.
Selain itu, ada pula poin bahwa AS akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina agar dapat hidup berdampingan secara damai.
Isi proposal tersebut dinilai sejalan dengan pandangan Indonesia terhadap isu Palestina, bahwa perdamaian jangka panjang dapat dicapai melalui solusi dua negara.
"Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan (pimpinan negara mayoritas Muslim) diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung," ujar Prabowo.
Selanjutnya, para pemimpin itu menunjuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani untuk menjadi juru bicara mereka untuk menyampaikan kepada Trump bahwa negara-negara itu mendukung poin rencana tersebut.
“We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” kata Prabowo mengingat kembali momen itu.
Beberapa saat setelah pertemuan tersebut, lanjutnya, muncul gagasan mengenai pembentukan BoP, yang sekaligus sudah diadopsi di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Menanggapi perkembangan ini, kedelapan negara mayoritas Muslim, yang kemudian disebut dengan Group of Eight, kembali berunding mengenai apakah perlu ikut serta di dalamnya atau tidak.
Berdasarkan hasil perundingan, mereka menilai bahwa bergabung dalam BoP akan memberikan ruang yang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan agar berpihak pada kepentingan Palestina.
Hal ini, ujar Prabowo, jauh lebih realistis dan konkret dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina daripada memilih untuk tidak bergabung dengan BoP.
"Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina,” ujarnya.
“Kalau di luar (BoP), kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina). Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk," paparnya.
