TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah pusaran dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, posisi Indonesia dalam forum internasional kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Namun, di balik keikutsertaan itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan satu hal penting: Indonesia tidak akan ragu keluar jika forum tersebut tak lagi sejalan dengan kepentingan nasional dan perjuangan Palestina.
Dengan nada tegas, Prabowo menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia di Board of Peace bukanlah komitmen tanpa batas. Ia menekankan bahwa keputusan untuk tetap bertahan atau keluar sepenuhnya bergantung pada manfaat nyata yang diperoleh.
“Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar," kata Prabowo.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tidak terikat, namun tetap berperan.
Baca juga: Prabowo Tolak Usul Penghentian MBG saat Ekonomi Sulit: Daripada Dikorupsi, Mending untuk Rakyat
Prabowo menjelaskan bahwa alasan utama Indonesia bergabung dalam BoP adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, jika arah kebijakan forum tersebut tidak lagi mendukung tujuan tersebut, Indonesia tidak akan segan untuk angkat kaki.
Ia bahkan menegaskan bahwa keputusan keluar tidak harus menunggu kesepakatan negara-negara mayoritas Muslim lainnya, menandakan kemandirian sikap Indonesia dalam menentukan arah diplomasi.
Salah satu isu yang sempat beredar adalah komitmen Indonesia untuk menyumbang dana besar ke BoP. Namun, Prabowo membantah tegas hal tersebut.
"Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dollar,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan bahwa sejak awal Indonesia tidak pernah membuat komitmen finansial apa pun kepada Amerika Serikat dalam forum tersebut. Hal ini juga terlihat dari ketidakhadiran Indonesia dalam pertemuan founding donors pada 19 Februari lalu.
“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tetapi, Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” ujar Prabowo.
Sebagai bentuk kontribusi, Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Namun, langkah ini tidak dilakukan tanpa pertimbangan matang.
“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ucap Prabowo.
Ia menegaskan bahwa pengiriman pasukan hanya akan dilakukan jika semua pihak terkait menyetujui, termasuk tokoh Palestina, negara-negara Muslim, hingga kelompok seperti Hamas.
“Dan saya juga mengatakan de facto Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan, karena we want to be a peacekeeping force,” lanjut Prabowo.
Baca juga: Gertakan Maut Prabowo! Indonesia Tak Ragu Keluar dari BoP Jika Hanya Habiskan Energi dan Waktu
Meski telah menyatakan kesiapan, rencana pengiriman pasukan kini ditangguhkan. Hal ini dipicu oleh memburuknya situasi di Timur Tengah akibat eskalasi konflik yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.
“Kita tangguhkan semua. Sampai penjelasan lebih jelas. Ya kalau memang tidak ada suasana damai, bagaimana kita terlibat,” ujar dia.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin terlibat dalam operasi militer, termasuk upaya perlucutan senjata terhadap Hamas.
“Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata de-weaponization dari Hamas, kita tidak mau ikut,” tegas Prabowo.
Prabowo juga membeberkan awal mula keterlibatan Indonesia dalam BoP. Ia menjelaskan bahwa langkah ini berawal dari pidatonya di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025, yang menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution).
Tak lama setelah itu, Prabowo bersama para pemimpin negara mayoritas Muslim diundang oleh Donald Trump untuk membahas proposal perdamaian bagi Gaza.
Dalam pertemuan tersebut, utusan khusus AS, Steve Witkoff, memaparkan 21-point plan yang menjadi dasar pembentukan BoP.
Prabowo mengaku tertarik pada poin-poin yang membuka peluang bagi Palestina untuk menjadi negara merdeka serta mendorong dialog damai dengan Israel.
“Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, 'kita dukung',” tutur dia.
Baca juga: Aliansi Mahasiswa UI Ultimatum 3x24 Jam ke Prabowo: Keluar dari BoP atau Hadapi Murka Rakyat!
Keputusan bergabung diambil dengan pertimbangan strategis: Indonesia diyakini dapat lebih efektif memperjuangkan Palestina dari dalam forum dibandingkan berada di luar.
"If we are inside, maybe we can help, dukung rakyat Palestina. Kalau di luar we can not do. Jadi akhirnya kita putuskan kita masuk,” lanjut dia.
Prabowo juga menegaskan bahwa BoP memberi fleksibilitas kepada anggotanya melalui prinsip national caveats, yang memungkinkan setiap negara memilih keterlibatan sesuai kepentingannya.
“Jadi, keberatan-keberatan nasional boleh dihormati. Jadi, kalau Board of Peace punya banyak kegiatan, negara X, (bilang) ‘kami mau ikut yang ini, kami enggak mau ikut yang ini’, itu boleh,” tutur dia.
Sikap Prabowo dalam isu ini memperlihatkan pendekatan yang tegas namun tetap fleksibel. Indonesia tidak menutup diri dari kerja sama internasional, tetapi juga tidak ingin terjebak dalam komitmen yang merugikan.
Pada akhirnya, keikutsertaan Indonesia di Board of Peace bukan soal simbol kehadiran semata, melainkan strategi untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan yang tak kalah penting, harapan kemerdekaan bagi Palestina.
***
(TribunTrends/Kompas)
