TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka menyebut tahun depan kondisi untuk pemerintah akan semakin berat, sebab batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen mulai diberlakukan 2027.
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
Baca juga: Libur Lebaran Pantai Batu Oge Pasangkayu Diserbu Warga
Baca juga: Tahun Depan Batas Maksimal Belanja Pegawai 30 Persen SDK Kejar PAD untuk Pertahankan PPPK
Solusinya, pemerintah provinsi mengajak pemerintah enam kabupaten se-Sulawesi Barat untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyusunan peraturan daerah (perda) yang berpotensi menambah sumber pendapatan.
Menunggu persetujuan pemerintah pusat, akan segera diimplementasikan jika telah mendapat lampu hijau.
Sehingga peningkatan PAD dinilai menjadi satu-satunya jalan untuk menjaga keberlangsungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), karena keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Satu-satunya jalan,” tegasnya.
Menurutnya, tanpa adanya tambahan PAD, pemerintah daerah akan kesulitan mempertahankan keberadaan PPPK.
Apalagi, kondisi global juga berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal nasional.
Meski demikian, Suhardi Duka menegaskan pemerintah tetap memikirkan nasib para P3K, meskipun keputusan yang dihadapi tidak mudah.
Selain itu, pemerintah daerah tengah mengkaji potensi retribusi yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Retribusi yang bisa diperoleh mulai parkir, sampah, KTP, pelayanan Kesehatan hingga tempat rekreasi.
Jika dapat direalisasikan dan dibagi antara kabupaten dan provinsi, langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan PAD secara signifikan.
SDK mengumpulkan enam kepala daerah dalam momentum silaturahmi idulfitri di Rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sulbar di Mamuju, Minggu (22/3/2026).
Open house ini tidak hanya menjadi momentum silaturahmi Lebaran, tetapi juga wadah konsolidasi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana Idulfitri tersebut menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Enam pemerintah kabupaten di Sulbar tampak hadir untuk saling bermaafan dan mempererat hubungan kelembagaan. (*)
