BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Persoalan sampah di Kalimantan Selatan masih menyisakan pekerjaan besar. Dari total timbunan sekitar 22,253 ton per hari, sebanyak 61 persen di antaranya belum terkelola secara optimal.

Hal ini menjadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq saat memberikan arahan kepada pemerintah daerah se-Kalsel, Senin (23/3/2026), di Banjarmasin.

Menurut Hanif, salah satu kunci untuk menekan angka sampah tak terkelola adalah memulai dari langkah paling dasar, yakni pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.

“Minimal dipisahkan dulu antara organik dan non-organik. Itu akan sangat membantu penanganan di hilir,” ujarnya.

Baca juga: Korve Pemko Banjarbaru Bersama KLH RI Bersihkan Pusat Kota dari Sampah

Ia menjelaskan, sampah organik memiliki potensi untuk langsung dimanfaatkan, seperti dijadikan pupuk, yang juga dibutuhkan masyarakat. Sementara sampah non-organik dapat diarahkan ke proses daur ulang.

Selain pemilahan dari sumber, pemerintah daerah juga diminta memperkuat fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) berbasis masyarakat.

Menurut Hanif, pendekatan komunal seperti TPS-3R dinilai efektif untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA), sekaligus meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah.

Ia juga mengusulkan penyediaan tempat sampah terpilah bagi masyarakat, salah satunya menggunakan wadah sederhana seperti drum yang dimodifikasi agar memudahkan proses pemisahan sejak awal.

Di sisi lain, Menteri Hanif mencatat adanya perkembangan positif di Kalsel. Empat daerah, yakni Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Bumbu, telah meraih predikat “Menuju Kota Bersih”.

Capaian ini dinilai menjadi modal awal untuk mendorong peningkatan ke level penghargaan Adipura.

Gubernur Kalsel Muhidin menyatakan persoalan sampah memang menjadi isu yang perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Baca juga: Kerap Overload, Warga Keluhakan Tumpukan Sampah di TPS Handil Bakti Batola

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat dalam mengatasi persoalan tersebut.

“Alangkah indahnya kalau kita selalu minta pendapat kepada Menteri Lingkungan Hidup maupun ibu Hanifah, supaya ke depannya Kalsel dalam mengelola lingkungan bisa lebih baik,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kalsel berencana memperkuat koordinasi melalui pertemuan berkala bersama pemerintah daerah, guna memastikan penanganan sampah berjalan lebih terarah. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)