TRIBUNMANADO.CO.ID - Warga Desa Wangurer, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut) khususnya di Jaga V, mengeluhkan terbatasnya pasokan air bersih dari program Pamsimas yang dinilai tidak memadai untuk kebutuhan sehari-hari.
Jarak Wangurer ke pusat kota Manado Ibu Kota Provinsi Sulut, sekitar 31,2 km yang bisa ditempuh dengan Jl. Sukur - Likupang.
Sementara Pamsimas adalah singkatan dari penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
Pamsimas adalah program pemberdayaan yang melibatkan keikutsertaan dari masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga pengelolaan.
Program Pamsimas meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan desa di bidang air minum dan sanitasi serta meningkatkan jumlah kabupaten yang mereplikasi program Pamsimas dengan menggunakan dana APBD.
Kembali ke keluhan, sejumlah warga mengaku sangat kesulitan karena hanya mengandalkan air dari Pamsimas.
Padahal, setiap bulan mereka tetap membayar iuran sebesar Rp 20.000.
Namun, distribusi air dinilai tidak optimal karena hanya mengalir satu kali sehari di pagi hari dengan jam yang tidak menentu, mulai pukul 05.30 Wita hingga bahkan pernah baru dibuka pukul 08.00 Wita.
“Kami hanya punya tampungan seadanya seperti ember dan bak mandi, itu pun tidak cukup untuk kebutuhan satu rumah yang bisa sampai lima orang. Air ini dipakai untuk masak dan mencuci juga,” ungkap salah satu warga kepada Tribunmanado.co.id, Selasa 24 Maret 2026.
Kondisi semakin parah sejak Minggu (22/3/2026), ketika aliran air Pamsimas dilaporkan tidak berjalan sama sekali.
Warga menyebutkan, berdasarkan informasi dari petugas, kerusakan terjadi pada mesin pompa yang hingga kini belum diperbaiki.
Keluhan juga diarahkan kepada pemerintah desa yang dinilai tidak responsif.
Warga mengaku telah berulang kali menyampaikan masukan melalui grup komunikasi, namun tidak mendapat tanggapan.
“Kami merasa tidak dihargai. Keluhan sudah sering disampaikan, tapi tidak pernah direspons, padahal pemerintah desa ada di dalam grup itu,” ujar warga lainnya.
Selain itu, warga mempertanyakan transparansi pengelolaan Pamsimas.
Mereka mengaku tidak mengetahui secara jelas struktur pengelola dan penanggung jawab program tersebut.
Di sisi lain, beban biaya perbaikan mesin justru dibebankan kepada para pengguna.
“Kalau rusak, kami diminta patungan beli mesin baru. Lalu untuk apa kami bayar iuran setiap bulan?” keluh warga.
Diketahui, Pamsimas di Jaga V melayani sekitar 35 kepala keluarga, termasuk dari jaga lain yang sebagian juga memiliki akses air bor.
Hal ini membuat warga Jaga V merasa semakin tertekan karena sepenuhnya bergantung pada fasilitas tersebut.
Menanggapi hal itu, Hukum Tua Desa Wangurer, Yeynie Rottie saat dihubungi wartawan Tribunmanado.co.id, memberikan klarifikasi.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan Pamsimas bukan berada langsung di bawah pemerintah desa.
"Pemerintah desa hanya memfasilitasi,” ujarnya.
Yeynie Rottie juga menjelaskan, iuran Rp 20.000 per bulan digunakan untuk biaya operasional, termasuk buka-tutup air dan kebutuhan teknis lainnya.
“Biaya itu untuk operasional. Ada juga biaya untuk membayar petugas yang membuka-tutup air,” jelasnya.
Air, kata dia, sebenarnya dialirkan sekitar delapan jam setiap hari.
"Saran kami sebenarnya sederhana. Setiap keluarga sebaiknya menyediakan tempat penampungan yang lebih besar. Jadi saat pagi airnya dibuka warga bisa menampung air banyak," ucapnya.
Hal itu kata Yeynie, karena pompa air hanya diputar sekali sehari selama 8 jam dimulai dari pagi.
"Kalau dipaksa buka 16 jam dari pagi hingga lanjut sore ke malam, otomatis pompa airnya bisa rusak lebih cepat," terangnya.
Hukum Tua Wangurer itu juga membeber jika dalam sebulan kadang tidak semua keluarga yang memberikan iuran tepat waktu.
Kadang ada warga yan membayar iuran dirapel hingga tiga bulan, sehingga pengelolaan biaya operasional menjadi tidak stabil.
"Karena terkadang ada kerusakan seperti pipa bocor, atau lain sebagainya itu digunakan dari uang iuran selain uangnnya digunakan untuk membayar petugas buka tutup air," ungkapnya.
Terkait kerusakan pompa, Yeynie mengakui hal tersebut menjadi penyebab utama terhentinya aliran air beberapa hari terakhir.
Namun, ia menekankan bahwa perbaikan membutuhkan proses karena melibatkan banyak pihak.
“Kalau milik pribadi bisa langsung diperbaiki, tapi ini milik bersama, jadi harus dibicarakan dulu,” katanya.
Ia juga mengaku memilih tidak aktif menanggapi di grup warga untuk menghindari konflik yang semakin memanas.
“Banyak yang sudah emosi, bahkan sampai memaki. Saya hanya membaca untuk menghindari konflik,” ungkapnya.
Pemerintah desa, lanjutnya, hanya berperan sebagai fasilitator, sementara perawatan dan pengelolaan menjadi tanggung jawab bersama pengguna.
Meski demikian, warga berharap ada solusi cepat dan transparansi dalam pengelolaan, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.
