- Rencana Kebijakan pemerintah menerapkan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya efisiensi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia disorot DPR.

DPR mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan tersebut hanya efektif sebagai solusi jangka pendek.

Kebijakan WFH dinilai berpotensi menekan pendapatan UMKM, ojek online, dan pedagang kecil.

Dilansir dari Tribunnews, DPR menyebut kebijakan itu tidak dapat diterapkan pada semua sektor pekerjaan, Rabu (25/3)

Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, pada Selasa (24/3).

Edi mengakui dalam kebijakan WFH ini dapat membantu menekan konsumsi BBM di tengah fluktuasi harga minyak dunia.

"WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta dalam konteks penghematan BBM karena harga minyak dunia saya rasa cukup efektif, tapi solusi itu hanya bisa efektif untuk jangka pendek, tidak bisa untuk jangka panjang," kata Edi kepada Tribunnews.com, Selasa (24/3/2026).

Namun, Edi menilai pemerintah tidak bisa menjadikan WFH sebagai solusi permanen untuk persoalan energi.

DPR menekankan pentingnya pemerintah menyusun kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

DPR mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan WFH.

Dirinya beranggapan agar tidak mengganggu produktivitas kinerja di sektor pemerintah maupun swasta.

Selain itu, pemerintah diminta mengkalkulasi kebijakan secara cermat dan adaptif terhadap dinamika global.

"Pemerintah harus mampu memproyeksi dan membuat kebijakan yang holistik, karena tidak semua sektor bisa WFH. Jangan sampai WFH ini memengaruhi produktivitas kinerja," ucapnya.

Edi juga mengingatkan adanya dampak domino dari pembatasan mobilitas terhadap perekonomian masyarakat.

"Kita tidak bisa melihat ini hanya dari aspek mengurangi mobilitas untuk penghematan BBM. Harus dipikirkan bagaimana usaha UMKM, masyarakat jasa transportasi, bahkan pedagang kecil yang penghasilannya bergantung pada pekerja swasta, ASN, dan jasa transportasi lainnya," ujarnya.

Edi berharap pemerintah mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil

Sebelum mematangkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan.

Sebagai informasi, kebijakan WFH merupakan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi energi.

Langkah ini dilakukan pemerintah di tengah tekanan global akibat kenaikan harga minyak dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto menyampaikan tujuan dari kebijakan WFH.

WFH dikaji sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah.

“Terkait dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja dengan membuka fleksibilitas work from home,” kata Airlangga.

Pemerintah merencanakan WFH satu hari per minggu bagi ASN, swasta, dan pemerintah daerah dengan mekanisme yang masih disiapkan.

Program: Tribunnews Update
Host: Alinda Panca
Editor Video : Tegar Melani
Uploader: bagus gema praditiya sukirman