SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Memasuki hari kerja pertama usai libur Lebaran, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menekankan pentingnya semangat efisiensi bagi aparat pemerintah.
Pria yang akrab disapa Bupati Yes itu meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengedepankan penghematan energi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan di Jawa Timur (Jatim) ke depan akan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, termasuk dinamika isu global seperti krisis energi.
"Ke depan tentu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Semangat efisiensi dan hemat energi ini harus menjadi bagian dari pekerjaan kami," ujar Bupati Yes.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Yuhronur di sela kegiatan HalalBihalal di halaman Kantor Pemkab Lamongan, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, bahwa efisiensi tidak hanya soal penggunaan listrik atau energi fisik, tetapi juga mencakup optimalisasi seluruh aspek operasional kerja.
Langkah ini dinilai krusial, agar roda pemerintahan di Kabupaten Lamongan tetap berjalan efektif dan adaptif di tengah perubahan situasi ekonomi global.
Terkait wacana kebijakan Work From Anywhere (WFA), Bupati Yes memberikan klarifikasi tegas mengenai penerapannya di lingkungan Pemkab Lamongan.
Hingga saat ini, belum ada petunjuk teknis maupun surat edaran resmi yang mengatur ASN Lamongan untuk bekerja secara remote atau dari mana saja.
"Memang sampai hari ini belum ada keputusan atau surat khusus terkait WFA. Namun, nilai efisiensinya tetap harus kami adopsi dalam pola kerja biasa," imbuhnya.
Bupati mengajak seluruh ASN untuk tetap memberikan pelayanan terbaik dan bekerja produktif, meskipun tetap menggunakan pola kerja konvensional di kantor.
Berdasarkan catatan kinerja Pemkab Lamongan, efisiensi birokrasi menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dilakukan, untuk memastikan alokasi APBD lebih banyak terserap pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ketimbang belanja operasional rutin yang berlebihan.
Bagi ASN, mulailah menerapkan budaya hemat energi seperti mematikan perangkat elektronik yang tidak digunakan di ruang kerja.
Bagi masyarakat, efisiensi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan publik tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.
