BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN pasca-Lebaran 2026.
Dosen Universitas Pertiba (Uniper), Eddy Supriadi, mengatakan kebijakan ini patut dibaca dengan nalar kritis, terutama jika ditarik ke konteks daerah seperti di Kabupaten Bangka Barat.
Menurut Eddy, di atas kertas, kebijakan ini tampak rasional untuk menghemat konsumsi BBM di tengah tekanan harga energi global.
Namun, dalam praktik lokal, kebijakan ini berpotensi menjadi efisiensi semu yang justru menggerus kualitas pelayanan publik.
"Seperti Bangka Barat bukan kota metropolitan dengan mobilitas tinggi dan jarak tempuh panjang. Sebaliknya, karakter wilayahnya relatif kompak. Jarak antar pusat layanan, kantor pemerintahan, dan permukiman masyarakat dapat ditempuh dalam waktu singkat," kata Eddy kepada Bangkapos.com, Rabu (25/3/2026).
Artinya, kata Eddy, beban konsumsi energi akibat mobilitas ASN sebenarnya tidak signifikan. Dengan kata lain, logika penghematan BBM melalui WFH di daerah menjadi kurang relevan.
"Yang lebih penting adalah karakter masyarakat Bangka Barat itu sendiri. Warga masih sangat mengandalkan layanan tatap muka. Urusan administrasi, perizinan, hingga kebutuhan sosial lainnya menuntut kehadiran fisik aparatur," ungkapnya.
Dalam kultur lokal, menurutnya, pelayanan bukan sekadar proses administratif, tetapi juga interaksi sosial, ada komunikasi, kepercayaan, dan kepastian yang dibangun melalui pertemuan langsung.
"Di sinilah letak persoalannya. Ketika WFH diterapkan, satu hari dalam sepekan berpotensi menjadi hari sunyi pelayanan. Masyarakat datang, tetapi petugas tidak tersedia. Atau lebih buruk, pelayanan menjadi tertunda tanpa kepastian," terangnya.
"Dalam kondisi hari kerja normal saja masih ditemukan keterbatasan kehadiran ASN di beberapa lini layanan, maka WFH justru berisiko memperlebar jarak antara negara dan rakyat," lanjutnya.
Secara filosofis, sambung Eddy, pemerintah hadir untuk melayani. Kehadiran itu tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh sistem daring, apalagi di daerah yang belum sepenuhnya siap secara digital.
"Negara tidak cukup hanya bekerja, tetapi harus terlihat bekerja. Ketika kantor kosong dan layanan melambat, persepsi publik yang muncul adalah sederhana: pemerintah tidak hadir," tuturnya.
Sementara dari sisi sosiologis, budaya kerja ASN di daerah masih dalam proses transisi menuju sistem berbasis kinerja. Disiplin kerja, pengawasan, dan pengukuran output belum sepenuhnya solid.
"WFH menuntut kedewasaan sistem target yang jelas, kontrol yang ketat, dan integritas individu yang tinggi. Tanpa itu, WFH mudah bergeser dari fleksibilitas menjadi kelonggaran.
Padahal, jika tujuan utamanya adalah efisiensi anggaran, ada pendekatan yang jauh lebih kontekstual dan berdampak langsung, memperkuat pola pelayanan aktif atau jemput bola," terangnya.
Didorong Turun Langsung
Lebih jauh, Eddy mengatakan ASN justru didorong turun langsung ke masyarakat, mendatangi desa, kelurahan, dan titik-titik layanan. Dengan mobilitas jarak dekat yang dimiliki Bangka Barat, pola ini jauh lebih realistis dan efektif.
"Pendekatan jemput bola memberikan dua keuntungan sekaligus. Pertama, efisiensi anggaran operasional dapat dicapai melalui pengurangan birokrasi berlapis dan optimalisasi kegiatan lapangan yang terarah," terangnya.
Kedua, sambung Eddy, efektivitas layanan meningkat karena masyarakat tidak lagi dibebani biaya dan waktu untuk datang ke kantor pemerintahan. Negara hadir langsung di tengah rakyat.
"Dalam perspektif produktivitas, ukuran keberhasilan ASN bukan pada di mana mereka bekerja, tetapi pada seberapa nyata hasil kerja dirasakan masyarakat. Di Bangka Barat, produktivitas akan lebih terlihat ketika pelayanan cepat, mudah diakses, dan menyentuh langsung kebutuhan warga, bukan ketika ASN bekerja dari rumah tanpa indikator kinerja yang terukur," lanjutnya.
Karena itu, katanya, menerapkan WFH secara seragam di semua daerah adalah pendekatan yang kurang sensitif terhadap realitas lokal. Bangka Barat membutuhkan kebijakan yang adaptif, bukan imitasi.
Jika pun WFH hendak diterapkan, harus sangat selektif, hanya pada fungsi administratif tertentu yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
"Pada akhirnya, pilihan kebijakan harus kembali pada satu pertanyaan mendasar: apakah rakyat semakin mudah dilayani, atau justru semakin jauh dari layanan? Jika jawabannya yang kedua, maka WFH bukan solusi. Bangka Barat tidak membutuhkan ASN yang bekerja dari rumah. Yang dibutuhkan adalah ASN yang bekerja lebih dekat, lebih cepat, dan lebih nyata di tengah masyarakat," tutupnya.
(Bangkapos.com/Riki Pratama)
