TRIBUNGORONTALO.COM – Rencana kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebagai upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai beragam tanggapan dari kalangan akademisi di Gorontalo.
Meski dinilai sebagai langkah rasional dalam menghadapi tekanan global, kebijakan ini dianggap perlu disesuaikan dengan karakteristik ekonomi daerah masing-masing.
Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Gorontalo, Herwin Mopangga, menilai penerapan WFH tidak bisa disamaratakan di seluruh wilayah.
Ia mengingatkan bahwa struktur ekonomi daerah seperti Gorontalo masih sangat bergantung pada aktivitas fisik masyarakat, terutama konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah sebagai penggerak utama.
"Kondisi di tiap daerah tidak sama. Banyak daerah seperti Gorontalo masih sangat membutuhkan aktivitas fisik yang mendukung ekonomi pasar," ujarnya, Rabu (25/6/2026).
Menurut Herwin, banyak sektor ekonomi kecil yang bergantung pada mobilitas harian masyarakat, seperti petani, pengemudi bentor, pedagang kecil, hingga pelaku UMKM.
Aktivitas pekerja inilah yang selama ini menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap sektor perdagangan, transportasi, dan jasa di daerah.
Baca juga: Jadwal Masuk Tatap Muka ASN Pemprov Gorontalo Pasca-WFA
Herwin juga menyoroti bahwa WFH tidak serta-merta mengurangi konsumsi energi secara total, melainkan hanya menggeser penggunaannya dari kantor ke rumah.
Dalam banyak kasus, pengeluaran energi rumah tangga justru bisa membengkak karena penggunaan perangkat elektronik secara individual.
"Misalnya mereka menyalakan TV, laptop, atau AC di rumah," jelasnya.
Penggunaan energi di rumah bisa lebih besar dibandingkan di kantor yang bersifat kolektif.
Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan energi alternatif di perkantoran, seperti panel surya, agar penghematan tidak hanya bertumpu pada pembatasan mobilitas.
Pandangan serupa disampaikan oleh Guru Besar FEB UNG, Fahrudin Zain Olilingo.
Ia melihat WFA memang memberikan efisiensi langsung bagi ASN dari sisi pengeluaran pribadi, terutama biaya transportasi.
"Dengan bekerja dari rumah, ASN tidak mengeluarkan biaya rutin seperti BBM," ungkapnya.
Namun, secara makro, kebijakan ini memiliki efek domino terhadap perekonomian daerah.
Ia memisalkan, berkurangnya mobilitas ASN akan langsung berdampak pada sektor transportasi informal.
"ASN yang biasanya berangkat ke kantor menggunakan bentor akan membuat pengemudi bentor kehilangan pendapatan," kata Fahrudin.
Dampak ini merambat ke sektor lain, bahkan hingga ke penerimaan pajak daerah.
Di sisi lain, Fahrudin menilai WFH merupakan langkah antisipatif pemerintah di tengah ketidakpastian global, khususnya terkait gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tidak tergerus.
Meski pasokan BBM dalam negeri saat ini relatif aman berkat subsidi, ia mengingatkan adanya konsekuensi fiskal jangka panjang.
"Dampak dari subsidi sering kali dikompensasi dengan menambah utang, yang tentu mempengaruhi defisit anggaran," imbuhnya. (*)
