TRIBUNTRENDS.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 1 April 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian global.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa sistem kerja dari rumah akan diberlakukan satu hari dalam sepekan. Meski demikian, ia menekankan bahwa WFH berbeda dengan work from anywhere (WFA), sehingga ASN tetap harus bekerja dari rumah dengan pengawasan.
Menurutnya, kehadiran keluarga di rumah diharapkan bisa menjadi bagian dari kontrol agar ASN tetap menjalankan tugasnya secara profesional meski tidak berada di kantor.
Rencana awalnya, hari Jumat akan dipilih sebagai jadwal WFH. Namun, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru dimanfaatkan sebagai momen libur panjang oleh sebagian ASN.
Jika hal tersebut terjadi, tujuan utama kebijakan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) justru bisa melenceng. Mobilitas masyarakat berpotensi meningkat karena bepergian saat long weekend, yang berbanding terbalik dengan upaya efisiensi energi.
Meski bekerja secara daring, Pemprov Jatim menegaskan bahwa seluruh ASN tetap wajib menjalankan tugasnya secara penuh. Produktivitas tidak boleh menurun, dan pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal.
Pengawasan kinerja ASN selama WFH akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif.
Kebijakan ini tidak lepas dari dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memicu ketidakstabilan harga energi dunia. Pemerintah berupaya melakukan langkah antisipasi, termasuk melalui efisiensi penggunaan BBM di sektor pemerintahan.
Selain itu, Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan terkait langkah penghematan energi secara nasional.
Meski begitu, kebijakan WFH ini juga mendapat sorotan dari kalangan DPR. Anggota DPR RI, Muhammad Khozin, menilai penerapan WFH perlu dikaji secara komprehensif agar benar-benar efektif.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efektivitas layanan publik hingga dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Bahkan, ia menilai kebijakan satu hari WFH belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan BBM.
Di sisi lain, momentum ini juga dinilai sebagai peluang untuk membenahi sistem transportasi publik agar lebih efisien dan ramah lingkungan.
Tribun Jatim | TribunTrends.com | Afif Muhammad
