Oleh: Dr Margiyono
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
TRIBUNKALTARA.COM - Kondisi Global tidak baik-baik saja. Bukan hanya bencana dan perselisihan. Saat ini konflik terjadi di mana-mana. Rusia-Ukraina belum usai. Hampir empat minggu Amerika & Israel vs Iran meletus. Hal itu sebenarnya sudah disampaikan oleh World Economic Forum 2025 melaporkan risiko global.
Artinya Dunia menghadapi ketidakpastian. Tak ayal muncul rumor tentang krisis. Tulisan ini mencoba merespons rumor berdasarkan indikator statitik ekonomi. Untuk itu akan kita bahas ekonomi Indonesia berdasarkan data; pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi fiskal, nilai tukar dan harga BBM.
Empat risiko teratas yang dirilis oleh World Economic Forum 2025 yaitu; 1. Konflik bersenjata 2. temperatur ekstrim 3. naiknya biaya hidup dan 4. polarisasi antar negara. Resiko pertama sedang membara. Dampak dari resiko teratas itu akan pengaruhi resiko ke-3 dan ke-4. Lalu bagaimana dampaknya terhadap Indonesia mari kita coba untuk memahaminya.
Memasuki tahun 2026 atau akhir 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan bahkan tertinggi beberapa tahun terakhir. Triwulan-4 tahun 2025, ekonomi nasional tumbuh 5,39 persen. sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,11 % .
Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ASEAN yang hanya 4,4 % pada periode yang sama. Pertumbuhan global sebesar 3,3 % kemudian tahun 2026 pertumbuhan global tumbuh lebih rendah yaitu 3,2 % . Periode tersebut ASEAN juga menurun menjadi 4,3 % .
Baca juga: Menanti Janji Kepala Daerah Terpilih
Bagiamana pertumbuhan Indonesia tahun 2026 diprediksi berada pada rentang 4,9 % - 5,7 % (yoy). Sebagaimana tahun 2025 pertumbuhan Indonesia lebih banyak didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.
Awal tahun ini Indonesia miliki banyak bonus ekonomi. Untuk menggerakan konsumsi Tw-1 2026 paling banyak hari libur. Konsumsi transportasi naik drastis. Bahkan semua tiket pesawat dari Tarakan, Balikpapan, Samarinda dan Banjarmasin ke kota-kota di Pulau Jawa full. Baik ke Surabaya, Semarang, Solo, Jogjakarta dan Jakarta semuanya full.
Konsumsi pangan juga meningkat. Terutama memasuki bulan ramadhan dan idul fitri. Realitas itu biasanya akan berdampak pada harga pangan. Betul bahwa Inflasi IHK Februari 2026 sebesar 4,76 % (yoy). Kenaikan itu lebih dipengaruhi oleh dicabutnya subsidi listrik. Oleh karena inflasi inti masih berada pada 2,5 % .
Inflasi inti adalah kenaikan harga yang dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan pangan. Produktifitas pangan cukup stabil. Apalagi di Pulau Jawa banyak daerah yang mengalami panen raya. Meskipun permintaan meningkat, penawaran juga meningkat, sehingga inflasi pangan cukup stabil.
Variabel inilah yang menentukan stabilitas harga dan stabilitas daya beli. Oleh karena setiap hari orang belanja dan makan. Sepanjang tahun orang juga makan. Jika harga pangan stabil maka inflasi akibat dicabutnya subsisdi listrik hanya bersifat temporer. Sehingga tingkat harga akan cenderung stabil.
Stabilitas harga yang meningkat, sebagaimana februari 2026 justru memberikan stimulus produksi kepada produsen. Kondisi ini tentunya berdampak pada peningkatan penyerapan angkatan kerja, mengurangi pengangguran dan selanjutnya meningkatkan daya beli.
Indikator stabilitas yang lain adalah nilai tukar. Pada tanggal 18 Maret 2026 niliati tukar rupiah sempat berada pada Rp 17.041,-/per 1 $ AS, setelah itu terus mengalami penguatan. Hari ini sudah kembali mengalami penguatan yaitu 1 $ AS menjadi Rp 16.811,20 Rupiah. Berdasarkan data itu berarti seminggu terakhir rupiah mulai menguat.
Betul bahwa, rupiah mengalami tekanan tetapi saat ini rupiah sudah relatif lebih stabil. Meskipun tidak mengalami apresiasi yang signifikan. Hal terpenting di dalam kacamata ekonomi bukan hanya sekedar apresiasi atau depresiasi nilai tukar, yang paling penting adalah stabilitas nilai tukar.
Selanjutnya kita melihat perekonomian dari sisi fiskal. Ini menjadi sangat realistis, karena hampir semua permasalahan ekonomi dari hulu sampai hilir tergantung pada kesehatan fiskal. Isu yang mengemuka belakangan ini adalah menurunnya transfer kepada daerah. Besarnya konon hingga 30 %. Secara opresional tentu sangat berat dan menyiksa.
Jika dijejak dampaknya tentu banyak sekali. Mulai dari berkurangnya realisasi program kerja kepala daerah dan potensi turunnya biaya pembangunan infrastruktur dan perawatannya. Banyaknya Kepala Daerah yang merasa berat adalah sangat logis.
Akan tetapi jika kita kembalipada laporan World Economy Forum 2025 sebagaimana yang disebutkan diatas maka, shifting budget ke pusat adalah bagian dari strategi memperkuat bantalan ketika terjadi konflik bersenjata. Pertanyaan yang cukup menggoda adalah mungkinkah pemerintah merelakan relokasi anggaran MBG jika resiko global pertama terjadi di Indonesia?.
Saya dan kita tidak tahu jawabannya. Tetapi, mungkin saja, berapa probabilitasnya saya dan kita juga tidak tahu. Artinya dalam perspektif optimistis maka ada bantalan fiskal kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, sudah tersedia. Anggaplah sentralisasi fiskal itu untuk menyiapkan emergency exit jika terjadi hal yang luar biasa.
Selanjutnya, bagaimana dengan cadangan bahan bakar akibat konflik bersenjata. Betul bahwa, akibat konflik bersenjata Amerika & Israel vs Iran harga minyak dunia meningkat. Bahkan menjelang lebaran tempo hari beredar informasi cadangan BBM Kita cukup untuk 20 hari.
Saat ini sudah H + 6 keberadaan BBM sejauh ini tersedia dan aman. Hal yang harus kita ingat bahwa, selain kita mengimpor kita juga memproduksi minyak dalam negeri. Artinya kenaikan harga minyak tidak sepenuhnya akan menekan ekonomi karena market BBM kita terbagi menjadi dua segmen, yaitu subsidi dan non subsidi.
Oleh karena segmentasi pasar terbagi menjadi dua anggaplah bahwa, resiko cadangan dan harga BBM berada pada posisi tinggal 50 % . Itu pun dalam perspektif yang sangat pesimistis, karena yang 50 % subsidi tadi juga tidak sepenuhnya impor. Bukankah selain impor kita juga produksi minyak dalam negeri.
Berdasarkan penjelasan potensi pertumbuhan, stabilitas ekonomi baik inflasi dan nilai tukar secara makro ekonomi Indonesia masih on the track. Demikian juga jika jika perhatikan posisi fiskal dan cadangan BBM. Akhirnya, berfikir pesimis itu, tidak dilarang. Akan tetapi pilihan optimistis itu lebih solutif dan menjanjikan.
(*)
