TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Forum Masbagik Bersatu (Formabes) merespons kritik yang dilontarkan kader Nahdlatul Wathan (NW) Lukman Al Hakim, terkait arah kepemimpinan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Formabes menilai kritik tersebut sah dalam ruang demokrasi namun tidak sepenuhnya berbasis pada fakta yang utuh.

Ketua Formabes, Syamsul Huda, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak tepat dan mengabaikan capaian nyata pemerintah daerah.

“Pemerintah Provinsi NTB bekerja berdasarkan dokumen perencanaan resmi, yakni RPJMD, dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan terintegrasi lintas sektor,” tegas Syamsul.

Ia menambahkan, dinamika dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan BUMD, merupakan bagian dari kehati-hatian pemerintah dalam memastikan tata kelola yang baik, bukan bentuk ketidaksiapan.

Baca juga: Profil 3 Direksi Baru PT GNE Pilihan Gubernur Iqbal

Tren Positif Pembangunan

Lebih jauh, Syamsul memaparkan sejumlah indikator pembangunan NTB sepanjang 2025 yang menunjukkan tren positif. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan tercatat turun menjadi sekitar 11,38 persen pada September 2025, dari sebelumnya 11,91 persen pada September 2024.

Di sektor pertanian, produksi jagung mencapai kisaran 1,8 hingga 2,0 juta ton pipilan kering, sementara produksi gabah berada di kisaran 1,4 hingga 1,6 juta ton Gabah Kering Giling. 

Capaian tersebut memperkuat posisi NTB sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan sektor non-tambang disebut tetap stabil di tengah tekanan global. 

Nilai Tukar Petani (NTP) juga berada pada kisaran 105 hingga 110, yang menandakan daya beli petani tetap terjaga.

Selain itu, inflasi daerah dinilai terkendali sepanjang 2025. 

Pemerintah juga terus mendorong penguatan UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan, serta digitalisasi guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Formabes menilai pembenahan BUMD yang dilakukan pemerintah berjalan secara bertahap melalui evaluasi dan restrukturisasi untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemimpin Hadir Langsung di Tengah Masyarakat

Menjawab tudingan pencitraan, Syamsul menegaskan bahwa kehadiran pimpinan daerah di tengah masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan.

“Pembangunan infrastruktur tetap berjalan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah, dengan evaluasi berkelanjutan di lapangan,” katanya.

Dengan berbagai capaian tersebut, Formabes menilai narasi yang menyebut pemerintah berjalan tanpa arah tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

“Faktanya program berjalan, indikator menunjukkan tren positif, dan hasilnya mulai dirasakan masyarakat,” ujar Syamsul.

Ia pun mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap mengedepankan data, objektivitas, dan bersifat konstruktif.

“Kritik itu penting, tapi harus berbasis fakta, bukan sekadar opini atau kepentingan tertentu,” pungkasnya.

Sebelumnya, dilangsir melalui media Lombok Fokus, dengan judul 'Kader NW Nilai Kepemimpinan Iqbal–Dinda Tanpa Arah di Tahun Kedua'. 

Lukman Al Hakim menilai kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda) memasuki tahun kedua tanpa arah yang jelas.

Dalam kritiknya, ia juga menyoroti polemik di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PT Gerbang NTB Emas (GNE), yang dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola dan koordinasi internal pemerintah. 

Perbedaan pernyataan antara Tim Panitia Seleksi (Pansel) dan juru bicara pemerintah terkait penetapan direksi disebut sebagai bentuk ketidaksiapan.

(*)