TRIBUNKALTIM.CO - Jaminan kelancaran layanan publik tetap menjadi prioritas pemerintah di tengah rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Tito Karnavian memastikan skema kerja fleksibel tersebut tidak akan mengganggu operasional pemerintahan di daerah.
Kebijakan yang bertujuan untuk efisiensi konsumsi BBM ini dipastikan tetap mengedepankan operasional layanan esensial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman Covid itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen," ujar Tito saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Baca juga: Kebijakan WFH untuk Hemat Konsumsi BBM Disorot, Dampak Terbatas, IESR Singgung 4 Prioritas
Tito menjelaskan bahwa Kemendagri memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola pegawai saat pembatasan mobilitas di masa pandemi. Menurutnya, roda pemerintahan tetap berjalan efektif meski mayoritas pegawai bekerja dari rumah.
"Kemendagri itu 25 persen, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," tegasnya.
Terkait kesiapan di tingkat daerah, Tito menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) juga sudah memiliki pengalaman serupa. Namun, ia akan memberikan instruksi khusus bagi para kepala daerah yang baru menjabat.
"No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka," tambah mantan Kapolri tersebut.
Meski WFH akan diterapkan secara luas, Tito mengingatkan bahwa sektor-sektor vital tidak diperbolehkan menghentikan layanan tatap muka demi keselamatan dan kebutuhan publik.
"Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," kata Tito.
Saat ini, pemerintah pusat tengah mematangkan skema final terkait hari pelaksanaan WFH tersebut. Keputusan resmi akan diumumkan setelah hasil rapat dilaporkan dan mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar-sabar aja," pungkasnya.
Baca juga: WFH setelah Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Skema Terbatas, Satu Hari dalam Seminggu
Satu pekan setelah libur Lebaran 2026, Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Work Form Home (WFH) selama satu satu dalam sepekan.
Kebijakan WFH sehari dalam satu pekan ini dimaksudkan untuk menahan konsumsi Bahan bakar Minyak (BBM) seiring kenaikan harga global akibat konflik Amerika Serikat (AS) - Israel dan Iran.
Namun kebijakan WFH yang rencananya diberlakukan Pemerintah ini dinilai bukan satu-satunya jawaban dari kenaikan harga energi global akibat perang AS-Israel dan Iran ini.
Kebijakan WFH di Indonesia bukanlah jawaban satu-satunya.
Baca juga: WFH setelah Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Skema Terbatas, Satu Hari dalam Seminggu
Perlu proporsional dan terukur
Kendati demikian, kebijakan WFH dinilai perlu diposisikan secara proporsional karena manfaatnya lebih ke arah segmen perjalanan kerja.
Kebijakan WFH disebut hanya berdampak terbatas terhadap total konsumsi BBM nasional, mengingat konsumsi energi Indonesia juga berasal dari kegiatan logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, dan aktivitas ekonomi non-perkantoran, seperti industri.
Penerapan kebijakan WFH juga disebut harus terukur, berbasis sektor wilayah, serta memprioritaskan pada pekerjaan yang benar-benar bisa dijalankan secara jarak jauh tanpa menurunkan layanan publik dan produktivitas ekonomi.
Menurut Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, pemerintah perlu menegaskan sedini mungkin jika kebijakan WFH merupakan langkah taktis mendesak sebagai bagian dari strategi manajemen permintaan energi.
Dengan demikian, kebijakan WFH bukan pengganti pembenahan struktural di sisi pasokan, transportasi publik, dan efisiensi energi.
Ia menganggap, kebijakan WFH bukanlah satu-satunya jawaban.
Sebagai pengaturan kerja, WFH perlu menjadi bagian dari paket kebijakan pengurangan konsumsi BBM yang lebih komprehensif.
Apalagi, gangguan pasokan energi di Selat Hormuz berpotensi berkepanjangan.
Bahkan, masih ada risiko gangguan pasokan energi global pasca-perang Amerika Serikat (AS) dan Israel versus Iran berakhir.
Oleh karena itu, fokus kebijakan dalam menanggapi potensi risiko gangguan pasokan energi global ke depannya perlu lebih dari sekadar penghematan sesaat.
Indonesia sebaiknya memperkuat ketahanan energi jangka pendek sembari mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat transisi energi dan membangun sistem bahan bakar yang lebih bersih.
“WFH satu hari meruapakna langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM, dan krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan dan lebih tahan (resilient) terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” ujar CEO IESR, Fabby dalam keterengan tertulis, Rabu (25/3/2026).
IESR mengusulkan empat prioritas kebijakan yang harus segera dilaksanakan pemerintah untuk merespons tekanan harga BBM akibat eskalasi konflik Amerika Serikat-Israel versus Iran.
Di antaranya, WFH, pembatasan perjalanan dinas non-prioritas, pengurangan pemakaian kendaraan dinas, serta mengutamakan pertemuan-pertemuan daring.
"Salah satu strategi yang bisa dijalankan adalah mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum lebih banyak dengan cara memberikan diskon biaya perjalanan untuk kereta commuter, Bus Rapid Transit (BRT), mini/micro bus dan LRT untuk wilayah Jabodetabek, dan sarana transportasi publik lainnya yang ada di kota-kota lain, di mana konsumsi BBM relatif tinggi," jelas Fabby.
"Pemerintah memberikan kompensasi kepada operator transportasi publik tersebut yang diambil dari biaya penghematan subsidi BBM," tambah dia.
Baca juga: Sosok 2 Pejabat Iran yang Dihapus AS-Israel dari Daftar Target, Donald Trump Minta Damai
IESR juga menyarankan sejumlah agenda untuk ketahanan energi di Indonesia dalam jangka panjang.
Pertama, Indonesia perlu memperbesar cadangan strategis dan kapasitas penyimpanan energi nasional agar memiliki bantalan yang memadai saat terjadi guncangan pasokan global.
Dalam hal ini, Indonesia juga perlu mempertegas standar efisiensi energi.
Salah satunya, dengan penerapat fuel economy standard untuk seluruh tipe kendaraan.
Selain itu, memperkuat jaringan listrik supaya lebih fleksibel dan mengembangkan sistem penyimpanan energi agar kebutuhan maupun harga energi domestik semakin sedikit disetir volatilitas pasar minyak dunia.
Penataan ruang difokuskan untuk mengurangi kebutuhan perjalanan harian berbasis kendaraan pribadi.
"Jadikan ketahanan energi sebagai agenda keamanan ekonomi nasional sehingga transisi energi dipandang bukan hanya sebagai isu iklim, tetapi juga sebagai strategi perlindungan fiskal, industri, dan daya beli masyarakat," ucapnya. (*)
