TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Wacana Pemerintah Pusat untuk mengkaji kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan guna menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat konflik Timur Tengah, menuai respons beragam di daerah.
Pemerintah Kabupaten Sleman misalnya, menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum mendesak untuk diterapkan di wilayahnya.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengungkapkan bahwa berdasarkan arahan Bupati Sleman, mobilisasi pegawai di lingkungan Pemkab Sleman saat ini belum memerlukan skema WFH satu hari sepekan.
Menurutnya, mayoritas domisili Aparatur Sipil Negara (ASN) Sleman berada tidak jauh dari lokasi kantor, berbeda dengan kota-kota besar, sehingga penghematan energi yang dihasilkan diprediksi tidak signifikan.
"Kami khawatir justru lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Prinsip kami, jangan sampai pelayanan publik terganggu. Kalaupun untuk hemat energi, persentasenya saya rasa kecil," ujar Danang, Kamis (26/3/2026).
Ia menegaskan bahkan Pemerintah Kabupaten Sleman sejauh ini tetap akan bertahan dengan skema kerja konvensional seperti biayanya. Belum ada WFH sehari dalam sepekan, kecuali jika Pemerintah Pusat memberikan instruksi wajib.
"Kecuali pemerintah pusat mewajibkan ya. Itu beda lagi," kata dia.
Senada dengan kekhawatiran Pemkab Sleman, Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah.
JCW menekankan bahwa setiap kebijakan efisiensi BBM harus dikalkulasi secara matang agar tidak mengorbankan aspek pelayanan masyarakat.
Kamba menyoroti pemilihan hari jika WFH benar-benar diterapkan. Menurutnya, memilih hari Jumat sebagai waktu WFH justru berisiko bumerang, terutama di wilayah tujuan wisata seperti DIY.
"Jika WFH dilakukan hari Jumat, maka potensi kemacetan di ruas ruas jalan kota Yogyakarta terjadi. Karena meningkatnya mobilitas warga di akhir pekan," katanya.
Ia menilai bukan hanya warga lokal Yogyakarta, bahkan luar daerah juga akan datang ke Yogyakarta karena memanfaatkan 'long weekend' karena WFH berdekatan dengan libur akhir pekan.
Jika ini terjadi, bukannya hemat BBM, malah justru pemborosan karena kepadatan kendaraan di tiap akhir pekan.
JCW menyarankan agar pemerintah melakukan uji coba terbatas terlebih dahulu dan tidak menyamaratakan kebijakan di semua wilayah.
Kamba juga memperingatkan adanya risiko perilaku korupsi jika pelayanan publik melambat akibat kebijakan ini.
"Mengurangi atau memperlambat waktu pelayanan publik adalah bentuk perilaku korupsi. Misalnya, pembuatan KTP atau KK yang seharusnya selesai Jumat, tertunda ke hari Senin hanya karena ada kebijakan WFH yang tidak efektif," Kata dia.(*)
