TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gejolak geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi mulai memaksa pemerintah melakukan pengetatan ikat pinggang.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bersiap menghadapi efisiensi besar-besaran melalui pemangkasan hari operasional dari enam menjadi lima hari sepekan, sebuah langkah rasionalisasi yang diproyeksikan mampu menyelamatkan uang negara hingga Rp40 triliun per tahun.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa rencana pengurangan frekuensi penyaluran ini merupakan upaya adaptasi di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga ketahanan fiskal nasional.
Menurut Purbaya, usulan pengurangan hari operasional dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan muncul dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola teknis program.
Efisiensi ini dipandang perlu mengingat situasi ekonomi dunia yang sedang tertekan imbas konflik geopolitik.
"Kan biasa seminggu 6 hari, dia bilang 5 hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang aja (hemat) Rp40 triliun setahun, hitungan pertama kasar, tapi bisa lebih," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026), dilansir dari laman Kompas.
Purbaya menegaskan bahwa inisiatif pemotongan ini bukan berasal dari kementeriannya, melainkan murni usulan internal BGN yang melihat adanya ruang efisiensi.
Ia juga menambahkan bahwa angka penghematan Rp 40 triliun tersebut belum termasuk dalam target efisiensi anggaran senilai Rp 81 triliun yang sebelumnya telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Rencana ini masih bersifat usulan yang dibahas dalam rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian dan akan segera dilaporkan kepada Presiden untuk keputusan final.
"Nanti biar Pak Kepala BGN yang umumkan, kan dia juga harus lapor Presiden," ucap Purbaya.
Namun, rencana efisiensi di tingkat pusat ini direspons dengan catatan kritis dari daerah. Pemerintah daerah menilai, persoalan MBG bukan sekadar masalah jumlah hari atau besaran nilai kontrak, melainkan ketepatan fundamental dalam implementasi dan target penerima manfaat.
Baca juga: Rencana Efisiensi MBG Jadi 5 Hari, Wali Murid di Sleman: Lebih Baik Dihentikan Saja
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, memberikan pandangan mendalam mengenai perlunya koreksi mendasar dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, agar anggaran yang besar tidak terbuang percuma, pemerintah pusat harus memastikan siapa yang sebenarnya menjadi prioritas masalah gizi.
"Menurut kami program tersebut (MBG) pada dasarnya bagus, namun implementasinya yang harus dikoreksi. Program itu untuk siapa? Masalah siapa yang mau diatasi? Jika tujuannya untuk promotif gizi, sasarannya harus tepat. Untuk anak SMA, mungkin masa pertumbuhan gizinya sudah lewat. Justru yang kita khawatirkan adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sasarannya harus tepat," tegas Ni Made.
Selain persoalan sasaran, tata kelola operasional atau manajemen pengolahan menjadi poin krusial yang disorot.
Ni Made menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pelaku ekonomi kecil agar program ini memiliki dampak pengganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan warga sekitar.
"Kedua adalah masalah manajemen pengolahan. Ini yang harus dievaluasi dalam sisi pelaksanaannya. Bagaimana keterlibatannya? Apakah tertutup atau terbuka? Bahan bakunya disuplai oleh siapa, perusahaan besar atau UMKM? Intinya programnya bagus, tapi sasarannya harus tepat dan apa yang diberikan juga tepat. Mengenai biaya yang ramai di media sosial, masyarakat bisa menilai sendiri. Kami senang jika ada keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam program ini, karena pasti akan mendapat dukungan yang lebih besar," jelasnya lebih lanjut.
Menurut Pengamat Ekonomi UGM, Eddy Junarsin, efisiensi anggaran termasuk dalam MBG memang perlu dilakukan.
Namun tidak hanya sekadar efisiensi, program juga harus berjalan efektif.
Ia menilai MBG merupakan program yang baik, sebab anak diberi makan sesuai standar gizi.
Namun program baik saja tidak cukup, implementasinya harus baik pula.
Rencana efisiensi MBG menjadi lima hari penyaluran dipandang lebih efektif. Dengan catatan, implementasinya harus diperbaiki.
"MBG lima hari bisa lebih efektif, karena menyesuaikan dengan hari sekolah. Maksudnya (tujuan MBG) sudah benar, tiap anak diberi makan sesuai standar gizi yang tinggi. Implementasinya itu yang perlu diperbaiki," katanya, Kamis (26/3/2026).
Eddy menyebut perbaikan implementasi MBG sangat diperlukan, mengingat MBG merupakan kebijakan yang berguna untuk jangka panjang.
"Kalau (MBG) diterapkan dengan baik, pasti efisiensi akan tercipta," sambungnya.
Agar MBG lebih efektif, ia memandang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang paling tepat untuk menangani.
Kemudian secara teknis MBG dikelola oleh tiap sekolah.
"Sebaiknya MBG itu ditangani oleh Kementerian Pendidikan, dan secara teknis ditangani oleh tiap sekolah. Keefektifan dan efisiensinya dapat meningkat pesat," ujarnya.
Di tengah kondisi geopolitik yang tidak kondusif, termasuk adanya konflik Timur Tengah, ia mendorong pemerintah untuk menggalakkan kewirausahaan.
Tujuannya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, mengingat lapangan kerja di perusahaan semakin terbatas.
Di samping itu, ia juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan insentif pajak dan nonpajak bagi wirausaha.
"Kebijakan dan proyek kebutuhan primer masyarakat yang harus didahulukan untuk saat ini," pungkasnya.
(*/tribunjogja.com)
