Pemerintah akan membangun pagar sepanjang 138 kilometer untuk mengatasi konflik antara gajah Sumatera dan manusia di Taman Nasional (TN) Way Kambas.

Konflik antara manusia dan satwa liar gajah di kawasan Taman Nasional Way Kambas yang telah berlangsung sejak 1983 atau selama 43 tahun terakhir akhirnya mendapat solusi konkret dari pemerintah pusat.

Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan akan pembangunan pembatas kawasan sepanjang 138 kilometer untuk mengakhiri konflik tersebut.

Keputusan itu disampaikan dalam Forum Rembuk Taman Nasional Way Kambas bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Lampung Timur, Kamis (26/3).

Sebanyak 23 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Lampung Timur hadir dalam forum tersebut. Selain itu, perwakilan dari 5 kecamatan dan 11 desa di Kabupaten Lampung Tengah yang juga menjadi wilayah penyangga turut ikut serta.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 38 desa penyangga dan 15 desa terdampak konflik gajah di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas. Selama puluhan tahun, konflik ini menyebabkan kerusakan lahan pertanian, permukiman, hingga menimbulkan korban jiwa.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, awalnya usulan pembangunan pembatas hanya sepanjang 11 kilometer yang diajukan pemerintah daerah dan masyarakat pada November 2025. Namun setelah dikaji, panjang tersebut dinilai tidak cukup menyelesaikan persoalan.

"Kalau hanya 11 kilometer, konflik tidak akan selesai. Ini masalah yang sudah terjadi selama 43 tahun," ujarnya.

Atas pertimbangan itu, Presiden memutuskan pembangunan diperluas menjadi sekitar 138 kilometer sebagai solusi permanen.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal menyebut usulan pembangunan pembatas tersebut merupakan aspirasi daerah yang disampaikan ke pemerintah pusat. Ia menilai keputusan memperluas pembangunan menjadi 138 kilometer menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan.

Menurutnya, pembangunan pembatas juga diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa penyangga. Selama ini, aktivitas pertanian seperti singkong, padi, dan jagung kerap terganggu akibat konflik dengan gajah.

"Dengan adanya pembatas ini, masyarakat bisa kembali mengoptimalkan lahan pertanian," katanya.

Selain itu, masyarakat juga didorong mengembangkan komoditas lain seperti madu, serai, dan hasil kehutanan lainnya.

Dari sisi teknis, pembatas akan dibangun menggunakan konstruksi baja dengan kombinasi pipa berdiameter besar yang dirancang menahan tekanan gajah. Pemerintah menargetkan pembangunan rampung dalam waktu 3 hingga 4 bulan.

Program ini juga akan menggunakan skema pendanaan campuran (blended finance) yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, hingga lembaga non-pemerintah.

Pemerintah berharap pembangunan pembatas ini dapat mengakhiri konflik manusia dan gajah yang telah berlangsung selama puluhan tahun serta meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.