TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta tempuh segala opsi sebelum akhirnya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah potensi krisis energi akibat konflik antara Amerika Serikat-Israel terhadap Iran.
Diketahui, krisis energi mulai melanda beberapa negara di dunia karena terbatasnya pasokan minyak mentah akibat ditutupnya Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi minyak mentah oleh Iran.
Baca juga: Krisis Energi Bayangi RI, Pemerintah Diminta Segera Alihkan Anggaran MBG untuk Subsidi BBM
Kata Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet pemerintah RI bisa melakukan beragam upaya salah satunya mendorong penggunaan transportasi umum.
"Pemerintah juga bisa mendorong penghematan energi tanpa harus menaikkan harga, misalnya lewat pembatasan konsumsi BBM tertentu, dorongan transportasi publik, atau kebijakan kerja fleksibel," kata Yusuf kepada Tribunnewscom, Jumat (27/3/2026).
Baca juga: Krisis Energi Bayangi RI, Pemerintah Diminta Segera Alihkan Anggaran MBG untuk Subsidi BBM
Kata dia, meski hal tersebut tidak terlalu berdampak pada pasokan energi RI, tetapi setidaknya bisa menahan permintaan penggunaan BBM oleh publik.
"Ini memang tidak besar dampaknya, tapi penting sebagai sinyal bahwa pemerintah mulai mengelola sisi permintaan," kata dia.
Tidak hanya itu, Yusuf juga mendorong terjadinya efisiensi energi oleh sektor swasta dan dunia usaha di Indonesia.
Kata dia, beragam upaya yang bisa menyedot penggunaan energi hingga BBM dalam cukup besar seperti halnya perjalanan dinas bisa dibatasi.
"Di sektor industri dan swasta, pendekatannya bisa lewat efisiensi energi dan pengurangan aktivitas yang tidak esensial seperti perjalanan dinas. Jadi responsnya tidak hanya dari pemerintah, tapi juga melibatkan dunia usaha," kata Yusuf.
Pengambilan kebijakan dengan menaikkan harga BBM hingga LPG baru bisa ditempuh apabila kondisi kenaikan harga minyak mentah terus tak terbendung.
Itupun kata Yusuf, harus diimbangi dengan adanya stimulus bantuan sosial lainnya kepada masyarakat agar daya beli tetap terjaga.
"Kalau tekanan harga minyak makin tinggi dan berlangsung lama, barulah opsi penyesuaian harga BBM menjadi lebih relevan. Tapi pun kalau itu dilakukan, idealnya bertahap dan disertai dengan perlindungan sosial yang kuat agar dampaknya ke masyarakat bawah bisa diredam," ucap Yusuf.
"Intinya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat. Karena kalau salah satu terlalu dikorbankan, dampaknya ke ekonomi bisa lebih luas," tandas dia.
Diketahui, konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan krisis energi global.
Beberapa negara tetangga seperti halnya Singapura, Vietnam, Kamboja hingga Filipina sudah merespons dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dimana, untuk Kamboja sendiri sudah menyesuaikan harga BBM sebesar 10 persen ke angka USD1,05 per liternya.
Baca juga: Prabowo Terima Ray Dalio di Istana, Bahas Percepatan Investasi Energi dan KEK
Sementara itu seperti Vietnam, kemudian Laos, dan Filipina yang merupakan negara berbasis industri telah menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan di kisaran 6 persen hingga 8 persen.
Lonjakan di negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harian pada Mean of Plot Singapore atau MOPS yang merupakan harga rata-rata produk minyak olahan di pasar-pasar Singapura yang menjadi acuan retail di Asia.
Untuk mengurangi konsumsi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan kenaikan harga BBM tersebut.
Pemerintah RI dilaporkan hanya tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan, dengan opsi diperluas ke sektor swasta.
Kebijakan WFH disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meski efektivitasnya masih menjadi perdebatan.
