TRIBUNNEWS.COM - Menanggapi krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai melanda, Anutin Charnvirakul selaku Perdana Menteri Thailand, menginstruksikan pembentukan Pusat Komando dan Pemantauan Krisis (PKPK) Timur Tengah.
Adapun pusat komando yang difokuskan untuk memantau masalah krisis energi di Negeri Gajah Putih tersebut akan berdiri di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Thailand.
Dikutip dari Thairath, Langkah strategis yang diumukan pada Jumat ini (27/3/2026) ini diambil untuk mengintegrasikan seluruh instansi di bawah kementerian pemerintahan Thailand dalam menghadapi berbagai dampak dari Krisis BBM.
Pusat komando ini juga dibentuk guna memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan dampak konflik berjalan selaras.
Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Thailand, Arsit Sampantharat.
Arsit mengungkapkan bahwa PM Anutin telah menginstuksikan pembentukan PKPK melalui penandatanganan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 736/2569 tertanggal 25 Maret 2026.
"Kementerian Dalam Negeri memiliki misi penting dalam meringankan penderitaan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga ketertiban masyarakat di seluruh wilayah negara." ujar Arsit.
Pusat komando ini menurut Arsit dibentuk agar penanganan masalah dan mitigasi dampak dari situasi pertempuran di Timur Tengah dapat berjalan secara efektif, satu komando, dan responsif terhadap situasi yang berkembang.
"Oleh karena itu, diperlukan unit kerja tingkat kementerian untuk mengintegrasikan operasional instansi pemerintah di bawah naungan, serta mengoordinasikan pelaksanaan antara pusat dan provinsi agar searah," pungkasnya dalam konferensi pers hari ini,
Baca juga: Dulu Dirudal Iran, Kini Kapal Thailand Dapat Izin Lewat Selat Hormuz
Adapun pembentukan PKPK di bawah Kementerian Dalam Negeri Thailand memiliki enam tugas pokok sebagai berikut:
1. Memantau, menganalisis, dan mengevaluasi situasi serta dampak yang terjadi.
2. Mengintegrasikan kinerja unit kerja di bawah Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait.
3. Menetapkan pedoman, langkah-langkah, dan rencana bantuan bagi masyarakat.
4. Memberikan instruksi dan mengoordinasikan operasional di tingkat provinsi, distrik, hingga organisasi pemerintah daerah.
5. Melaporkan situasi dan hasil pelaksanaan kerja kepada pusat pemantauan situasi pertempuran di kawasan Timur Tengah.
6. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara akurat serta menjalankan tugas lain yang diberikan.
Dalam struktur organisasi ini, Arsit Sampantharat selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ditunjuk sebagai Direktur Pusat Komando.
Ia didampingi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Kemendagri dan Sekretaris Daerah Metropolitan Bangkok sebagai Wakil Direktur.
Anggota komite lainnya melibatkan jajaran pejabat tinggi seperti Dirjen Administrasi Pemerintahan, Dirjen Pengembangan Masyarakat, Dirjen Pencegahan dan Mitigasi Bencana, serta Dirjen Pemberdayaan Pemerintah Daerah.
Tak hanya itu, pimpinan dari berbagai badan usaha milik negara seperti Otoritas Listrik Metropolitan dan Provinsi, Otoritas Air Minum, hingga Direktur Organisasi Pemasaran juga dikerahkan sebagai anggota komite guna memastikan pelayanan publik tetap terjaga di tengah krisis global tersebut.
Harga BBM di Thailand Meroket
Sementara itu, harga BBM di Thailand saat ini terpantau mulai melambung tajam.
Hal ini terjadi dikarenakan pada Kamis (26/3/2026) pagi pemerintah Thailand tesmi menghentikan pembatasan harga (price cap) BBM.
Kebijakan ini pun memicu lonjakan harga hingga 6 baht atau sekitar Rp3.087 per liter untuk semua jenis bahan bakar.
Melansir Bangkok Post, keputusan mendadak untuk memangkas subsidi ini diumumkan pada Rabu malam (25/3/2026).
Pemerintah Thailand berdalih bahwa mempertahankan batas harga sudah terlalu membebani anggaran negara akibat meroketnya harga minyak dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Akibat perubahan kebijakan ini, harga solar melonjak tajam sebesar 18 persen.
Di stasiun pengisian PTT, Gasohol RON 91 yang memiliki tingkat oktan setara Pertalite di Indonesia kini dibanderol Rp20.934 per liter.
Baca juga: Update Ranking FIFA ASEAN - Timnas Indonesia Tak Sekilat Vietnam, Thailand Tak Tergoyahkan
Berikut adalah daftar Harga BBM Terbaru di SPBU PTT Thailand:
Warga Thailand Serbu SPBU, Stok Mulai Langka
Pencabutan subsidi ini memicu kepanikan massal (panic buying). Antrean panjang kendaraan membanjiri berbagai SPBU di seluruh penjuru negeri sepanjang malam hingga menjelang pemberlakuan harga baru pada Kamis pukul 05.00 waktu setempat.
Fenomena penimbunan skala besar juga dilaporkan menjadi penyebab utama ratusan SPBU kehabisan stok, meski pemerintah menjamin cadangan negara masih mencukupi.
Menteri Keuangan Thailand, Ekniti Nitithanprapas, menegaskan bahwa langkah pahit ini harus diambil untuk menghindari kerusakan ekonomi yang lebih besar.
"Batas harga telah menyebabkan distorsi pasar, penimbunan, dan kerugian anggaran yang tidak perlu," tegas Menteri Ekniti Nitithanprapas.
Sebagai kompensasi, pemerintah akan mengalihkan bantuan secara lebih terarah kepada kelompok terdampak, seperti masyarakat kurang mampu, petani, dan pengemudi truk.
(Tribunnews.com/Bobby)
