TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua menyebut Papua Barat Daya masuk dalam wilayah rawan konflik di tanah Papua.

Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, peristiwa beruntun dua kali aksi penyerangan ke warga sipil di Tambrauw dan kontak di Maybrat jadi bukti wilayah rawan.

"Kita ikut perihatin, sebab aksi di Tambrauw justru buat warga sipil dan tenaga kesehatan (nakes) menjadi korban," ujar Frits kepada TribunSorong.com, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, peristiwa beruntun yang terjadi di kedua wilayah itu merupakan pelanggaran HAM, sebab menyita perhatian gegara ada korban jiwa di warga sipil, medis dan aparat.

Pihaknya tentu merasa perihatin, peristiwa ini secara jelas menghilangkan nyawa manusia (membunuh) di luar prosedur hukum berlaku.

"Kita harus tahu, Provinsi Papua Barat Daya masuk dalam wilayah konflik, keselamatan masyarakat sipil itu paling penting," katanya.

Baca juga: Warga Sorong Waspada, Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Jumat 27 Maret 2026, Tambrauw Suhu Terendah

Baca juga: Polisi Rilis 7 DPO Penyerang Nakes dan Warga Sipil di Tambrauw, Diduga Kelompok Bersenjata

Bagi Frits, setiap otoritas sipil seperti kepala kampung, distrik, bupati dan gubernur di wilayah konflik harus ambil peran strategis.

"Kita butuh setiap pemangku kepentingan yang punya otoritas, harus bisa mengambil langkah perlindungan warga sipil," pintanya.

Tak hanya itu, Frits juga mendesak setiap aparat di setiap wilayah rawan konflik agar tidak lengah dalam di tempat tugas.

"Pengejaran imbas tiga peristiwa ini akan berdampak luas, dan yang menjadi korban adalah warga sipil. Tentu kasus ini akan terjadi pengungsian di wilayah itu," jelasnya.

Komnas HAM selanjutnya akan melakukan pemantauan, sehingga setiap masyarakat sipil di Kabupaten Maybrat dan Tambrauw, serta memastikan warga yang telah ditahan.

Jaringan Damai Papua

Terpisah, Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy mendesak Presiden Prabowo Subianto agar membuka akses dialog sama berbagai pihak di Papua.

"Kita tegaskan bahwa dialog Jakarta-Papua sudah lama dinantikan rakyat Papua, sebab konflik tak akan selesai dengan pendekatan militeristik dan moncong senjata," tegasnya.

Selama ini, JDP sudah berkali-kali mendorong agar Presiden segera membuka akses dialog, sehingga masalah Papua bisa diselesaikan leaat komunikasi konstruktif Jakarta-Papua.

"Situasi politik Papua tak bisa menggunakan cara moncong senjata dan atau pemekaran daerah, buka akses dialog damai," jelasnya.

"Kita tidak mau konflik ini berlarut-larut dan menimbulkan korban jiwa dari warga sipil."

Pihaknya berharap, penyelesaian lewat dialog antara Jakarta-Papua bisa dibuka oleh pihak Presiden Prabowo dengan rakyat Papua.(tribunsorong.com/safwan ashari)