SURYA.co.id, BANYUWANGI - Kemacetan parah yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk Bali menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi saat puncak arus mudik Lebaran 2026 memicu perhatian serius berbagai pihak.
Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (Gapasdap) Pusat menilai solusi paling masuk akal adalah penambahan dermaga di lintasan Ketapang–Gilimanuk agar arus penyeberangan tetap lancar saat musim padat penumpang.
"Kami dari operator menyampaikan, jika pemerintah menambah dermaga, khususnya di lintasan Ketapang–Gilimanuk, maka kami menjamin tidak akan terjadi kekurangan kapal, baik dari sisi jumlah, kapasitas, maupun kecepatan layanan," kata Ketua Umum Gapasdap Pusat Khoiri Soetomo kepada SURYA.co.id di Banyuwangi, Sabtu (28/3/2026).
Menurut Khoiri, moda transportasi penyeberangan di Selat Bali sangat vital.
Hal ini terbukti dari keseriusan para pejabat di tingkat pusat yang bertugas di pelabuhan untuk memastikan operasional berjalan lancar selama arus mudik dan balik.
Baca juga: ASDP : Puncak Arus Balik Kedua Lintas Ketapang-Gilimanuk Diprediksi 28-29 Maret 2026
"Kami menilai sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap sektor ini, karena perannya sebagai angkutan massal yang sangat penting dan tidak tergantikan. Sedikit saja gangguan dalam manajemen dapat menyebabkan antrean panjang secara cepat," ungkapnya.
Dituturkan Khoiri, terjadi kelebihan kapal di lintas Ketapang-Gilimanuk karena kurangnya dermaga.
Tujuh dermaga yang tersedia, kata dia, hanya optimal menampung sekitar 28 kapal.
Sementara jumlah kapal di lintasan itu mencapai 56 unit. Sehingga banyak kapal yang tidak dapat beroperasi secara optimal.
"Kami juga mengusulkan adanya pengembangan infrastruktur, seperti penyambungan akses antara Dermaga Bulusan dan Dermaga IV, yang diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pelabuhan ke depan," ucapnya.
Opsi lain yang sempat mencuat dalam pengembangan lintasan Ketapang-Gilimanuk adalah penggantian kapal-kapal dengan ukuran yang lebih besar.
Menurut Khoiri, hal tersebut bukan opsi utama sebab akan ada beberapa kendala yang terjadi.
"Hal ini harus mempertimbangkan kondisi dermaga dan panjang lintasan yang relatif pendek, sekitar 2,5 mil. Sehingga diperlukan ukuran kapal yang optimal, bukan sekadar besar," tambahnya.
Gapadap juga mengusulkan agar kapasitas kapal tidak lagi diukur dari gross tonnage (GRT).
Melainkan berdasarkan kemampuan angkut kendaraan (line meter).
Ukuran ini disebut lebih relevan dalam operasional penyeberangan.
"Ke depan, dengan penambahan dermaga, peningkatan kapasitas kapal, serta optimalisasi operasional, kami yakin pelayanan penyeberangan akan menjadi jauh lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal," sambung dia.
