TRIBUNNEWSMAKER.COM - Imbas perang Israel-Amerika Serikat Vs Iran, sejumlah negara mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu lantaran terganggunya jalur distribusi minyak di Selat Hormuz akibat perang.
Begitu juga dengan kondisi BBM Indonesia yang masih impor dari sana.
Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah menjamin pasokan dan stabilitas energi nasional, di tengah ketidakstabilan pasokan BBM dunia yang terganggu akibat perang di Timur Tengah.
Meski stok BBM tegolong masih aman, namun Bahlil mengimbau masyarakat tidak perlu panik dan tetap menggunakan energi dengan bijak.
"Perintah bapak Presiden (Prabowo) untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak dari semua negara. Kemudian optimalkan semua energi yang kita miliki," ujar Bahlil dikutip Sabtu (28/3/2026).
Baca juga: BBM Indonesia Disebut Masih Aman di Tengah Perang Iran-AS, Bahlil Ungkap Nasib Gas LPJ: Harus Hemat
"Harus saya yakinkan kepada rakyat Indonesia, bahwa solar kita Insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi, clear. BBM berbentuk bensin, sebagian 50 persen kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatif-alternatifnya, termasuk crude (minyak mentah)-nya," sambung Bahlil.
Bahlil menekankan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari masyarakat, dengan cara memanfaatkan energi yang ada secara bijak.
"Kalau masak pakai LPG, kalau masakannya sudah masak, jangan (LPG) kompornya boros. Kemudian SPBU ini bukan untuk industri, jadi tolong dipakai dengan bijaksana. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energiyang bijaksana," tandasnya.
Di sisi lain, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman menegaskan, stok energi nasional saat ini masih aman.
Namun ia mengingatkan pentingnya meningkatkan produksi domestik dan optimalisasi kilang untuk menekan ketergantungan impor.
Baca juga: Pemerintah RI Pusing Selat Hormuz Diblokade, Menteri Bahlil Turun Gunung Atasi Kelangkaan BBM
Selain itu, pengendalian konsumsi BBMjuga perlu diperketat, termasuk melalui dorongan penggunaan transportasi publik di kota besar.
Dari sisi operator, Pertamina menyatakan ketahanan energi dijaga lewat pengelolaan stok yang fleksibel dan sistem logistik terintegrasi dari hulu ke hilir.
Perusahaan juga memperluas sumber impor serta mengombinasikan kontrak jangka panjang dan pembelian spot guna menjaga stabilitas pasokan.
Di tengah krisis energi global, Pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk meredam dampak krisis.
Pemerintah baru sebatas memberikan pernyataan terkait keterbatasan suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) dan wacana pengaturan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kegiatan sekolah dari rumah.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengingatkan, konflik Timur Tengah yang berkepanjangan berpotensi memperburuk kondisi pasokan energiglobal dan memicu krisis ekonomi yang lebih luas.
"Semakin lama perang terjadi, semakin terganggu pasokan minyak mentah secara global dan harga minyak bisa semakin tinggi. Terlebih sudah ada pernyataan dari Arab Saudi untuk mengurangi ekspor minyak ke Asia per April 2026. Selat Hormuz pun masih tidak bisa dilalui oleh semua kapal. Eskalasi konflik ini menimbulkan ancaman kelangkaan minyak mentah, terutama ke negara Asia yang memang pengirimannya melalui selat Hormuz," tutur Nailul.
Ia menambahkan, saat energi mulai langka dan harganya akan semakin sulit dikendalikan hingga pada akhirnya inflasi global yang baik tajam tidak bisa dibendung.
"Ketika barang semakin langka, harga semakin tidak terkendali, inflasi global semakin tinggi, krisis ekonomi global menjadi tidak terhindari. Barang-barang impor akan semakin mahal," imbuhnya.
Menurut Nailul, kondisi ini akan memberikan tekanan besar bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia yang saat ini berstatus sebagai net importir minyak mentah.
Ia menyatakan, pemerintah harusnya khawatir terkait dengan cadangan energinasional dan dampak dari perang di Timur Tengah tersebut.
"Cadangan energi nasional kita lebih rendah dibandingkan Jepang, namun Jepang lebih responsif. Indonesia masih belum mengeluarkan kebijakan yang bisa mengurangi dampak dari perang ini," ucap Nailul Huda.
Ia menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama dalam mengantisipasi lonjakan harga energi dan dampaknya terhadap inflasi.
Nailul menerangkan, tanpa langkah mitigasi yang cepat dan terukur, dampak krisis energi global berpotensi menjalar ke berbagai sektor, mulai dari industri hingga daya beli masyarakat.
Pemerintah pun didorong untuk segera menyiapkan kebijakan antisipatif guna menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
"Sudah sewajarnya pemerintah khawatir dengan kondisi ini. Jika tidak khawatir, maka rakyat yang akan semakin khawatir karena pemerintahan yang tidak kredibel. Barang-barang akan semakin mahal, terutama barang impor dan barang yang membutuhkan bahan baku dan bahan penolong dari impor. Akan ada kenaikan dari imported inflation," ungkapnya.
Sejumlah negara Asia telah mengalami krisis energi, dan pemerintahnya telah mengeluarkan kebijakan dalam mengatasinya dengan menerapkan work from home (WFH) hingga pembatasan pembelian BBM.
Di Sri Lanka, pemilik kendaraan pribadi hanya bisa memperoleh 15 liter bensin per pekan lewat sistem berbasis kode QR.
Kemudian, Myanmar memilih menerapkan sistem pembatasan ganjil-genap berdasarkan nomor registrasi kendaraan.
Artinya, pelat nomor ganjil hanya bisa membeli bahan bakar pada hari tertentu, sedangkan pelat genap pada hari berikutnya.
Di Selandia Baru, pemerintah tengah mempertimbangkan kembali kebijakan hari tanpa mobil, yakni ada satu hari dalam sepekan di mana pengendara dilarang menggunakan kendaraan pribadi.
Di Eropa, Slovenia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang menerapkan pembatasan bahan bakar awal pekan ini.
Pemilik mobil pribadi hanya boleh mengisi BBM hingga 50 liter per minggu, sementara pelaku usaha dan petani dikenai batas 200 liter.
Lalu, di Filipina, Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. mewajibkan rapat virtual dan membatasi perjalanan dinas melalui kebijakan resmi pemerintah.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Memorandum Circular (MC) No. 114 yang ditandatangani Pelaksana Tugas Sekretaris Eksekutif Ralph G. Recto pada 6 Maret 2026 atas otoritas Presiden.
Langkah serupa ditempuh Thailand, di mana Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menerapkan Work From Home (WFH) bagi ASN, disertai penghematan listrik dan pembatasan aktivitas.
Sementara di Laos kegiatan sekolah tatap muka dipangkas menjadi tiga hari per minggu untuk menekan konsumsi energi.
Kebijakan yang diumumkan pada 19 Maret itu berlaku untuk seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, termasuk perguruan tinggi dan vokasi, hingga waktu yang belum ditentukan.
Meski jam belajar dikurangi, pemerintah tetap mewajibkan penyelesaian kurikulum, dengan opsi perpanjangan tahun ajaran. Pembelajaran daring juga dipertimbangkan, sambil memastikan kesiapan akses dan kualitas internet di seluruh wilayah.
Sementara itu, Malaysia masih mengkaji opsi WFH sebagai bagian dari efisiensi biaya, dengan mempertimbangkan karakter tiap sektor usaha.
(Tribunnewsmaker.com/ Tribunnews)
