SURYAMALANG.COM, - Dampak blokade Selat Hormuz oleh Iran mulai memicu guncangan hebat yang mengancam stabilitas energi di kawasan Asia Tenggara.
Vietnam menjadi salah satu negara yang paling terdampak, di mana kelangkaan bahan bakar telah memaksa maskapai nasional Vietnam Airlines membatalkan puluhan jadwal penerbangan sejak awal April.
Situasi kian mengkhawatirkan setelah krisis ini mulai merembet ke sektor pariwisata dan perhotelan akibat terhentinya arus wisatawan internasional.
Di tengah eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat, negara-negara tetangga seperti Filipina dan Thailand pun mulai siaga menghadapi efek domino krisis energi yang diprediksi akan mengganggu ketahanan ekonomi regional secara luas.
Tekanan ekonomi akibat kelangkaan energi, yang kini merembet ke sektor transportasi dan pariwisata di Vietnam tidak luput dari keterbatasan pasokan bahan bakar yang sebagian masih bergantung pada impor.
Gangguan jalur penerbangan internasional, terutama yang transit di Timur Tengah, turut memicu pembatalan massal wisatawan Eropa.
Baca juga: Pajak Hotel Kota Batu di Tahun 2025 Tercatat Turun, Penyebabnya Masyarakat Lebih Tertarik Sewa Vila
Dampaknya meluas ke sektor perhotelan dan jasa, dengan tingkat hunian hotel menurun tajam, khususnya di kawasan wisata seperti Hanoi.
Meski demikian, Vietnam masih memiliki tingkat ketahanan relatif berkat pasokan listrik domestik dari tenaga air dan gas alam, serta jaringan mitra energi seperti Rusia, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.
Namun, jika krisis berkepanjangan, stabilitas ekonomi negara ini tetap berada dalam risiko, menurut laporan Economic Time Vietnam.
Menghadapi tekanan kenaikan harga minyak global, pemerintah Vietnam secara fleksibel menggunakan berbagai instrumen seperti Dana Stabilisasi Harga Bahan Bakar, penyesuaian pajak dan biaya, serta pengendalian siklus penyesuaian harga untuk membatasi "guncangan" terhadap pasar domestik.
Bersamaan dengan itu, pasokan dipastikan melalui koordinasi antara impor dan produksi kilang domestik.
Dari sisi permintaan, Vietnam mempromosikan solusi hemat energi dan meningkatkan efisiensi di sektor industri serta perumahan.
"Program-program yang mendorong penggunaan transportasi umum, pengembangan kendaraan listrik, dan promosi pengaturan kerja fleksibel secara bertahap diimplementasikan, terutama di kota-kota besar," menurut laporan media Vietnam, Daidoanket.
Baca juga: Nasib Kapal Pertamina Sempat Tertahan di Selat Hormuz Dijamin Aman Oleh Iran, Kemlu RI Tetap Siaga
Di sektor manufaktur, banyak bisnis telah secara proaktif mengoptimalkan proses dan mengurangi konsumsi bahan bakar untuk menurunkan biaya input.
Dalam jangka panjang, periode volatilitas ini juga akan mendorong Vietnam untuk mempercepat transisi energinya, dengan fokus pada pengembangan sumber energi terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga surya, sekaligus meningkatkan perencanaan tenaga listrik dan infrastruktur transmisi.
Hal ini tidak hanya akan membantu mengurangi ketergantungan pada energi impor tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.
Selain Vietnam, kondisi di negara Asia Tenggara lainnya tak kalah mengkhawatirkan dalam menghadapi ancaman krisis energi.
Di Filipina, yang mengimpor sekitar 90 persen minyaknya, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menetapkan darurat energi.
Pemerintah Filipina mempertimbangkan berbagai langkah darurat, mulai dari subsidi hingga pengurangan hari kerja, di tengah cadangan bahan bakar yang hanya cukup sekitar dua bulan.
Sementara itu, Thailand menghadapi tekanan kenaikan harga energi yang berdampak pada biaya listrik dan sektor pariwisata.
Baca juga: Rasa Bangga Saint Kitts and Nevis Meski Dilumat Timnas Indonesia 4-0, Pelatih Terpukau: Begitu Hebat
Antrean panjang BBM mulai terlihat, dan kelompok berpenghasilan rendah menjadi yang paling terdampak.
Negara lain seperti Singapura, Kamboja, Laos, dan Myanmar juga mengalami tekanan akibat terbatasnya cadangan energi dan ketergantungan impor.
Secara keseluruhan, kawasan Asia Tenggara menghadapi ancaman krisis berlapis, mulai dari energi hingga pangan, seiring terganggunya distribusi minyak dan pupuk dari Timur Tengah.
Jika situasi di Selat Hormuz tidak segera pulih, dampak ekonomi yang lebih luas diperkirakan akan semakin sulit dihindari.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan, pada Jumat, (27/3/2026) mereka memaksa tiga kapal kontainer dari berbagai negara untuk berbalik arah saat mencoba melewati Selat Hormuz.
Menurut pernyataan dalam media Sepah News, IRGC menegaskan Selat Hormuz akan ditutup untuk kapal-kapal yang berlayar ke dan dari pelabuhan negara-negara yang dianggap Teheran sebagai "sekutu dan pendukung" Amerika Serikat dan Israel.
Pihak berwenang Iran menekankan semua kegiatan transportasi maritim yang melibatkan subjek-subjek ini, terlepas dari rute yang ditempuh, dilarang.
Iran telah mengizinkan total 26 kapal untuk melewati Selat Hormuz sejak mendeklarasikan kendali atas jalur air tersebut.
Sebagian besar kapal yang diizinkan lewat dimiliki oleh Yunani dan Tiongkok, serta ada kapal dari India, Pakistan, dan Suriah.
Baca juga: Jawaban John Herdman Usai Timnas Indonesia Bantai Saint Kitts 4-0: Kita Akan Lolos Piala Dunia
Dalam konferensi pers pada hari Jumat, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric menyatakan kekhawatirannya akan dampak blokade Iran di Selat Hormuz.
"Gangguan terhadap perdagangan maritim melalui Selat Hormuz berisiko menciptakan efek domino yang berdampak pada kebutuhan kemanusiaan dan produksi pertanian dalam beberapa bulan mendatang," kata Stephane Dujarric, Jumat (27/3/2026).
Dujarric menekankan, pengembangan dan pengoperasian mekanisme untuk masalah Selat Hormuz akan dilakukan melalui konsultasi erat dengan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang relevan dan berdasarkan penghormatan penuh terhadap kedaulatan nasional dan kerangka hukum internasional.
Stephane Dujarric yakin mekanisme ini akan menciptakan kepercayaan pada pendekatan diplomatik serta penyelesaian terhadap konflik AS-Israel dan Iran saat ini.
(Tribunnews.com)
