TRIBUNBATAM.id - Peluang kapal Indonesia milik Pertamina bisa melintasi Selat Hormuz semakin terbuka.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl.
Sebelumnya, ada dua kapal tanker Pertamina yang tertahan dan belum diizinkan lewat Selat Hormuz yang dikendalikan Iran, karena perang di wilayah tersebut.
Vahd Nabyl menyebut, pihaknya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran tengah melakukan koordinasi dengan pihak Iran, terkait keamanan pelayaran kapal Pertamina di kawasan tersebut.
"Berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Tehran dengan pihak Pertamina, terdapat pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz," ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Meski sinyal positif telah diberikan, ia menyebut pelayaran kapal Pertamina belum bisa langsung dilakukan.
Vahd menegaskan sejumlah persiapan teknis masih harus dipenuhi.
Hal tersebut mencakup perlindungan asuransi, kesiapan kru kapal, hingga aspek operasional lainnya guna memastikan keselamatan pelayaran di wilayah yang masih tergolong rawan.
“Diperlukan kesiapan teknis oleh pihak Pertamina, termasuk perlindungan asuransi dan kesiapan kru kapal,” jelasnya.
Kemlu bersama KBRI Tehran akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses pelintasan berjalan aman.
Hikmahanto Berharap Kapal Pertamina bisa Segera Melewati Selat Hormuz
Kabar baik ini sudah didengar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana.
"Saya sudah mendengar kabar bahwa kapal kita itu diberikan lampu hijau untuk melewati Selat Hormuz," kata Hikmahanto dihubungi Sabtu (28/3/2026).
Hal itu, kata Hikmahanto, hasil dari upaya diplomasi intensif pemerintah.
Melalui lobi yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di Iran serta Kementerian Luar Negeri.
"Jadi ada dua kapal Pertamina yang saat ini mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu masih tertahan, tapi sekarang sudah diberi akses," ucapnya.
Ia berharap dua kapal Pertamina benar-benar bisa melewati Selat Hormuz.
"Mudah-mudahan insyaallah bahwa kapal kita bisa melewati Selat Hormuz seperti itu," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa proses evakuasi kapal tanker Pertamina dari Selat Hormuz bukan perkara mudah.
Menurutnya, kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah yang masih bergejolak menjadi tantangan utama dalam upaya tersebut.
“Kita masih komunikasi terus. Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz,” ujar Bahlil.
Tertahannya kapal milik Pertamina di Selat Hormuz dinilai bukan sekadar persoalan teknis.
Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, menyebut kondisi ini sebagai sinyal adanya masalah dalam arah geopolitik Indonesia.
Menurut Connie, situasi tersebut berkaitan dengan langkah Indonesia yang masuk dalam kerangka Board of Peace (BoP) tanpa kejelasan konsep, transparansi publik, maupun proses pembahasan yang memadai bersama DPR dan komunitas strategis nasional.
“Akibatnya sekarang mulai terlihat. Ketika Indonesia kehilangan kejelasan posisi, kita tidak lagi dilihat sebagai aktor non-blok yang independen, juga tidak sepenuhnya dipercaya sebagai bagian dari blok tertentu,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Connie menjelaskan, dalam teori geopolitik kondisi ini dikenal sebagai strategic ambiguity without leverage, yakni posisi yang ambigu tanpa kekuatan tawar.
Dampaknya, Indonesia berpotensi mendapatkan perlakuan berbeda dibanding negara lain, termasuk dalam akses pelayaran di jalur strategis seperti Selat Hormuz.
“Ini bukan semata soal teknis perizinan. Ini soal kepercayaan strategis yang tergerus,” tegasnya.
Lebih jauh, Connie menilai situasi ini berbahaya bagi kepentingan nasional. Bukan hanya menyangkut satu atau dua kapal, tetapi juga menyentuh aspek ketahanan energi, keamanan jalur logistik, hingga kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia.
Ia menilai keputusan masuk ke dalam kerangka BoP tanpa landasan doktrinal yang kuat merupakan kesalahan strategis.
“Masuk ke dalam kerangka seperti BoP tanpa konsensus nasional adalah kesalahan strategis,” ujarnya.
Connie mengingatkan bahwa sejak awal, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif dan non-blok.
Posisi tersebut seharusnya menjadikan Indonesia sebagai jembatan, bukan bagian dari kepentingan blok tertentu.
“Jika prinsip ini dikaburkan, maka kita bukan hanya kehilangan posisi, tapi juga kehilangan arah. Ini alarm keras bahwa arah geopolitik Indonesia sedang melenceng. Dan Iran bersikap. Besok siapa?” katanya.
Ia juga menekankan bahwa tekanan dalam geopolitik modern tidak selalu hadir dalam bentuk konflik terbuka, melainkan melalui pembatasan akses hingga perlakuan berbeda dalam jalur ekonomi global.
Baca juga: Jubir Kemlu RI: Iran Beri Respons Positif soal Keamanan Kapal Pertamina di Selat Hormuz
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis pengiriman minyak dunia yang sangat vital. Setiap gangguan di kawasan ini berpotensi memengaruhi distribusi energi global.
Karena itu, pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak internasional agar kapal milik Pertamina dapat melintas dengan aman tanpa mengganggu stabilitas pasokan energi nasional.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang belum stabil. (Tribunnews.com)
