TRIBUNJAMBI.COM – Tindakan tegas diambil Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menghentikan sementara aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 02 Siriwini yang berada di Kabupaten Nabire.
Langkah ini dilakukan setelah ditemukan penyalahgunaan kendaraan operasional yang semestinya dipakai untuk mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Alih-alih digunakan sesuai fungsi, kendaraan tersebut diketahui dipakai untuk aktivitas di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
Koordinator wilayah BGN Nabire, Marsel Asyerem, mengungkapkan bahwa pelanggaran terjadi karena mobil distribusi MBG dimanfaatkan untuk mengangkut sampah.
Ia menyebutkan bahwa pihak BGN pusat telah mengeluarkan surat resmi terkait penghentian operasional sementara sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut.
“Surat penghentian sementara sudah kami terima dari pusat sebagai respons atas laporan yang masuk,” jelasnya.
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Nabire yang tergabung dalam Satgas Percepatan MBG di daerah tersebut.
Baca juga: Perjuangan Tim Damkartan Kota Jambi di Celah Sempit saat Evakuasi Ular Sanca
Dalam laporan itu, disebutkan bahwa kendaraan boks yang diperuntukkan bagi distribusi makanan justru digunakan untuk mengangkut dan membuang sampah.
Penggunaan di luar fungsi tersebut dinilai melanggar standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam program MBG.
Temuan dari DLH kemudian diteruskan oleh BGN daerah kepada BGN pusat untuk ditindaklanjuti secara serius.
Menanggapi laporan tersebut, BGN pusat akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara operasional SPPG 02 Siriwini sambil menunggu proses evaluasi dan penyelidikan lebih lanjut.
Menurut Marsel, sanksi tersebut diberikan karena pihak pengelola dapur dinilai tidak mematuhi ketentuan operasional yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa penghentian ini bersifat sementara hingga seluruh proses pembinaan dan investigasi rampung dilakukan.
Sebagai bagian dari langkah perbaikan, pihak pengelola dapur diwajibkan membuat pernyataan resmi sebagai bentuk komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa.
Pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh kepala SPPG sebagai jaminan bahwa ke depan seluruh aturan akan dipatuhi.
Marsel menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, khususnya dalam penggunaan fasilitas yang telah disediakan untuk program MBG.
Ia mengingatkan bahwa kendaraan operasional memiliki fungsi khusus yang tidak boleh disalahgunakan dalam kondisi apa pun.
Menurutnya, meskipun kendaraan tersebut berasal dari mitra, penggunaannya tetap berada di bawah tanggung jawab BGN karena disewa untuk kepentingan distribusi makanan bergizi.
Dengan demikian, seluruh penggunaan harus mengacu pada SOP yang berlaku dalam program tersebut.
Peristiwa ini menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait pengawasan di tingkat lapangan.
Pemerintah diharapkan dapat memperketat sistem kontrol agar program peningkatan gizi masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari.
