WARTAKOTALIVE.COM — Gelombang demonstrasi besar-besaran bertajuk “No Kings” (Tidak Ada Raja) mengguncang berbagai kota di Amerika Serikat pada Sabtu (28/3/2026) waktu setempat.
Aksi serentak ini menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar dalam sejarah modern negeri tersebut, dengan jutaan warga turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Donald Trump.
Lebih dari 3.100 hingga 3.300 aksi tercatat berlangsung di seluruh 50 negara bagian, dengan partisipasi yang diperkirakan menembus angka 8 hingga 9 juta orang.
Skala tersebut menandai eskalasi signifikan dari gelombang protes serupa yang telah berlangsung sejak 2025, seiring meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pengetatan imigrasi hingga keterlibatan militer di luar negeri.
Pusat perhatian nasional tertuju ke negara bagian Minnesota, yang ditetapkan sebagai lokasi utama aksi.
Di depan Gedung Capitol negara bagian di St. Paul, puluhan hingga ratusan ribu orang berkumpul dalam satu titik, menjadikannya episentrum simbolik perlawanan sipil terhadap pemerintah federal.
Penunjukan Minnesota bukan tanpa alasan.
Wilayah ini dalam beberapa bulan terakhir menjadi sorotan nasional menyusul insiden penembakan oleh agen imigrasi federal terhadap warga sipil yang memicu kemarahan luas.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu katalis utama yang memperbesar gelombang protes, mempertemukan isu hak sipil, kebijakan imigrasi, hingga kekhawatiran atas kecenderungan otoritarianisme pemerintah.
Aksi di Minnesota juga diwarnai kehadiran sejumlah tokoh ternama lintas bidang.
Musisi legendaris Bruce Springsteentampil membawakan lagu bertajuk “Streets of Minneapolis”, sebuah karya yang ditulis sebagai respons atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut.
Kehadirannya menjadi simbol solidaritas budaya terhadap gerakan sipil yang berkembang.
Selain itu, penyanyi folk Joan Baez, aktris senior Jane Fonda, serta senator progresif Bernie Sanders turut ambil bagian, baik melalui orasi maupun penampilan, mempertegas bahwa gerakan ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga kultural dan sosial.
Secara substansi, demonstrasi “No Kings” tidak berfokus pada satu isu tunggal.
Para peserta membawa beragam tuntutan, mulai dari penolakan terhadap operasi imigrasi oleh aparat federal, kritik terhadap perang yang tengah berlangsung, hingga kekhawatiran atas meningkatnya biaya hidup dan ancaman terhadap hak-hak sipil.
Di berbagai kota besar seperti New York, Washington DC, dan Los Angeles, massa memenuhi jalan-jalan utama dengan membawa spanduk bertuliskan “No war, No ICE, No Kings” serta menyerukan slogan-slogan demokrasi.
Meski sebagian kecil diwarnai kontra-aksi dari kelompok pendukung pemerintah, mayoritas demonstrasi berlangsung damai dan terorganisir.
Gedung Putih merespons aksi ini dengan meremehkan signifikansinya, menyebutnya sebagai manuver politik partisan.
Namun bagi para penyelenggara dan peserta, mobilisasi jutaan orang ini dipandang sebagai sinyal kuat meningkatnya kesadaran politik warga serta dorongan untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi di tengah dinamika politik yang kian memanas.
Dengan skala partisipasi yang masif dan jangkauan yang meluas hingga ke berbagai negara lain, gerakan “No Kings” tidak hanya menjadi peristiwa domestik, melainkan juga cerminan gelombang resistensi global terhadap apa yang mereka anggap sebagai penyimpangan kekuasaan dalam sistem demokrasi modern.