SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketegangan geopolitik global akibat konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel mulai memunculkan efek berantai hingga ke daerah, termasuk Jawa Timur.
Dampak yang paling terasa bukan hanya pada stabilitas ekonomi global, tetapi juga pada potensi kenaikan harga energi, terutama bahan bakar minyak (BBM).
Bahkan, akibat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah antisipatif dengan menerapkan kebijakan efisiensi energi secara menyeluruh, termasuk sistem kerja Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut kebijakan ini merupakan bentuk mitigasi dini terhadap potensi tekanan global yang dapat berimbas pada daerah.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemberlakuan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap hari Rabu.
Kebijakan ini menyasar sekitar 81.700 ASN di lingkungan Pemprov Jatim, dengan target penghematan BBM mencapai 108.000 liter per bulan.
Menurut Gubernur, langkah ini bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan bagian dari strategi adaptasi terhadap situasi global yang tidak menentu.
Konflik di kawasan Timur Tengah memiliki dampak signifikan terhadap rantai pasok energi dunia.
Jika eskalasi terus terjadi, harga minyak mentah berpotensi melonjak dan akan berdampak langsung pada harga BBM di dalam negeri.
“Dengan mengurangi mobilitas ASN satu hari dalam seminggu, kita bisa menekan konsumsi BBM secara signifikan. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bentuk tanggung jawab kita dalam menghadapi situasi global,” ujar Gubernur Khofifah.
Selain penghematan BBM, kebijakan WFH juga dinilai mampu menjaga produktivitas kerja ASN melalui optimalisasi teknologi digital.
Pengalaman selama pandemi covid-19 menjadi dasar bahwa sistem kerja jarak jauh bukan hal baru dan telah terbukti dapat berjalan efektif.
“Selama pandemi kita sudah terbiasa dengan sistem ini. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak bisa menjalankannya kembali. Justru ini menjadi momentum untuk memperkuat transformasi digital dalam birokrasi,” tambahnya.
Kebijakan efisiensi ini tidak berhenti pada pengaturan pola kerja saja. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menerapkan penghematan energi di seluruh kantor pemerintahan.
Hal ini diatur secara rinci melalui Surat Edaran Nomor 800/1141/204/2026 tentang Pelaksanaan Fleksibilitas Tugas Kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sistem WFH diatur ketat guna memastikan kerja dan pelayanan tetap maksimal.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, menjelaskan penghematan energi dilakukan secara sistematis dan menyentuh berbagai aspek operasional kantor.
Salah satu aturan utama adalah pembatasan penggunaan listrik, khususnya untuk pendingin ruangan (AC) dan penerangan.
“Dalam SE gubernur, diatur bahwa penggunaan AC dan lampu di kantor pemerintahan baru diperbolehkan menyala setelah pukul 13.00 WIB. Kemudian, seluruh perangkat listrik tersebut harus dimatikan segera setelah jam kerja berakhir,” jelas Indah Wahyuni.
Ia menambahkan, kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi listrik yang selama ini menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar di sektor operasional pemerintahan.
Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat membangun budaya hemat energi di kalangan ASN.
Tidak hanya itu, aturan lain yang diterapkan adalah larangan lembur bagi ASN kecuali untuk kondisi yang sangat mendesak.
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penggunaan energi tambahan di luar jam kerja normal.
“Kami juga menegaskan tidak ada lembur. Semua pekerjaan harus diselesaikan dalam jam kerja efektif. Ini sekaligus mendorong efisiensi dan manajemen waktu yang lebih baik,” lanjutnya.
Penghematan juga dilakukan pada penggunaan air di lingkungan kantor pemerintahan.
ASN diimbau untuk menggunakan air secara bijak dan menghindari pemborosan dalam aktivitas sehari-hari.
Selain itu, penggunaan lift juga dibatasi sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa hanya pegawai yang berkantor di lantai empat ke atas yang diperbolehkan menggunakan lift. Sementara pegawai di lantai bawah diimbau untuk menggunakan tangga.
“Pembatasan lift ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten oleh ribuan ASN, dampaknya akan signifikan terhadap penghematan energi,” kata Indah.
Kebijakan ini memang membutuhkan penyesuaian, namun pemerintah optimistis ASN dapat beradaptasi dengan cepat.
Pengalaman selama pandemi menjadi bukti bahwa perubahan pola kerja dan kebiasaan dapat dilakukan tanpa mengurangi kinerja.
Di sisi lain, langkah Pemprov Jatim ini juga dinilai sebagai bentuk kepemimpinan daerah yang responsif terhadap isu global.
Ketika banyak daerah masih menunggu dampak nyata dari konflik internasional, Jawa Timur justru mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi potensi krisis energi.
Para pengamat menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran daerah, tetapi juga memberikan contoh bagi masyarakat luas tentang pentingnya efisiensi energi.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, upaya kecil yang dilakukan secara kolektif dapat memberikan dampak besar.
Dengan kombinasi kebijakan WFH, penghematan energi di kantor, serta pembatasan penggunaan fasilitas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap dapat menjaga stabilitas operasional pemerintahan sekaligus berkontribusi dalam upaya nasional menghadapi tantangan global.
Ke depan, kebijakan ini akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi geopolitik dan kondisi ekonomi.
Namun satu hal yang pasti, efisiensi dan adaptasi menjadi kunci utama dalam menghadapi era yang semakin dinamis.
“Dan air juga kita hemat. Jadi BBM, listrik, dan juga air adalah yang termasuk dalam kebijkan hemat energi. Dalam satu bulan kami meminta laporan setiap OPD guna mengetahui seberapa penghematan yang berhasil kita lakukan,” pungkas Indah.
