TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) bukan hal baru, terutama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan menerapkan WFH sebagai upaya menghemat bahan bakar minyak (BBM).

Sistem kerja fleksibel, kata Dedi, telah lama berjalan di lingkungan Pemprov Jabar dan dinilai efektif dalam mendukung kinerja pemerintahan.

“Ya, kita sudah dari dulu berjalan,” ujar Dedi, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, efektivitas kebijakan tersebut dapat dilihat dari capaian pembangunan di daerah. Indikator keberhasilannya, tidak terletak pada pola kerja pegawai, tapi pada hasil pembangunan.

“Efektif. Lihat saja produk pembangunannya. Produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu saja,” katanya.

Dedi menjelaskan, selama penerapan sistem kerja fleksibel, administrasi pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Bahkan, realisasi belanja anggaran daerah disebut tetap optimal.

“Selama ini administrasi berjalan dengan baik. Kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” ucapnya.

Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai berdampak pada efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan pemerintahan.

Berkurangnya mobilitas pegawai membuat konsumsi BBM menurun dan secara tidak langsung ikut menekan belanja rutin pemerintah daerah.

“Dengan WFH kita sudah lama BBM-nya berkurang. Artinya tidak ada problem dengan itu semua,” katanya.

Dedi menambahkan, penurunan penggunaan BBM tersebut turut berdampak pada pengeluaran operasional pemerintah.

“Berdampak pada belanja pemerintahnya. Belanja rutinnya menjadi menurun, karena penggunaan BBM juga sudah lama berkurang,” katanya.