TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat di Timur Tengah, Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak sederhana. Bukan hanya soal konflik antarnegara, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis nasional terutama ketika jalur distribusi energi terganggu dan aset negara berada dalam posisi rentan.
Dalam kondisi seperti ini, tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas pun kian menguat.
Presiden Prabowo Subianto diminta turun langsung untuk melakukan lobi kepada Iran, demi memastikan kapal tanker bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina dapat melintasi Selat Hormuz.
Anggota Komisi XII DPR, Syafruddin, menilai bahwa situasi ini membutuhkan komunikasi langsung antar pemimpin negara.
Baca juga: Pemerintah Tampak Tenang, Pengamat Sentil Prabowo hingga Purbaya, Beri Saran: Miliki Sense of Crisis
Menurutnya, pendekatan diplomasi di level menteri saja belum cukup untuk menghadapi kompleksitas persoalan yang ada.
"Saya kira masalah kapal di Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya," ujar Syafruddin dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).
Meski demikian, Syafruddin tetap mengapresiasi langkah diplomasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ia menilai upaya tersebut sudah berada di jalur yang tepat, namun perlu ditingkatkan ke level yang lebih strategis.
"Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat," ujarnya.
Keterlibatan langsung kepala negara dinilai dapat memperkuat posisi tawar Indonesia, terlebih sebagai negara non-blok yang selama ini dikenal mengedepankan pendekatan diplomasi damai.
Menurut Syafruddin, persoalan ini tidak sekadar berkaitan dengan dua kapal tanker yang tertahan, melainkan juga menyangkut kepentingan yang jauh lebih besar: keamanan jalur energi global dan perlindungan aset strategis nasional.
Ia menekankan pentingnya pendekatan multilateral di tengah konflik yang masih berlangsung antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
"Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini," ujarnya.
Baca juga: Diminta Prabowo Cari Minyak ke Seluruh Negara, Bahlil Minta Masyarakat Gunakan BBM Secukupnya
Di tengah kekhawatiran tersebut, perkembangan diplomasi menunjukkan secercah harapan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mawengkang, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kedutaan Besar RI di Teheran terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Iran.
Ia menjelaskan bahwa dua kapal milik Pertamina yang membawa pasokan BBM masih tertahan di Selat Hormuz akibat konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
"Terkait status kapal Pertamina, Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Tehran sejak awal terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait di Iran," kata Yvonne.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Iran telah memberikan tanggapan positif, yang kini ditindaklanjuti ke tahap teknis dan operasional.
"Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran, yang saat ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak terkait pada aspek teknis dan operasional," tuturnya.
Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak mudah di satu sisi harus menjaga hubungan diplomatik, di sisi lain harus memastikan keamanan distribusi energi nasional.
Desakan agar Presiden turun langsung mencerminkan urgensi persoalan yang tidak lagi bisa ditangani secara biasa.
Kini, perhatian tertuju pada langkah pemerintah berikutnya: apakah diplomasi tingkat tinggi akan segera ditempuh, ataukah penyelesaian teknis yang tengah berjalan cukup untuk membuka kembali jalur vital tersebut.
***
(TribunTrends/Kompas)
