TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Tokoh pemuda tujuh suku, Malkin Kosepa, menyampaikan keprihatinan atas lemahnya pengelolaan keuangan daerah di Teluk Bintuni.

Ia tegas menyentil kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.

Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Teluk Bintuni ini menegaskan bahwa BPKAD sebagai instansi yang bertanggung jawab merumuskan tata kelola keuangan daerah serta pelaksanaan APBD seharusnya mampu bekerja optimal.

Namun, hingga triwulan pertama tahun anggaran 2026, penyerapan anggaran dinilai masih lambat dan tidak merata di sejumlah OPD.

“Kami menduga ada unsur kesengajaan pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait syarat penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat ke kas daerah yang kerap terlambat dan minim transparansi,” ujarnya kepada media di Bintuni, Senin (30/3/2026).

Ia menambahkan, berdasarkan data realisasi TKD tahun 2025, sekitar Rp300 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) tidak tersalurkan ke daerah. 

“Ini harus dijelaskan ke publik oleh kepala BPKAD,” tegasnya.

Baca juga: BPKAD Teluk Bintuni Periksa Fisik 18 Randis, Penting Untuk Laporan Keuangan Daerah

Oleh karena itu, Kosepa meminta Bupati Teluk Bintuni untuk melakukan evaluasi total terhadap pimpinan serta jajaran BPKAD.

Ia juga mendorong digitalisasi sistem keuangan, serta membuka kanal partisipasi publik agar masyarakat dapat memantau penggunaan APBD.

“Tanpa langkah konkret, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah akan terus menurun,” katanya.

Ia menekankan bahwa BPKAD seharusnya menjadi garda terdepan dalam merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang berkualitas, bukan sekadar administratif.

“Ketidakmampuan BPKAD akan berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan daerah dan pelayanan publik,” ujarnya tegas.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan data SIMTRADA per 29 Maret 2026, pagu TKDD Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp1,5 triliun, namun baru terealisasi Rp252 miliar hingga akhir triwulan I.

Kosepa berharap pengelolaan keuangan daerah dapat lebih maksimal demi mendukung visi-misi Bupati Yohanis Manibuy dan Wakil Bupati Joko Lingara dalam kepemimpinan mereka.