Khofifah Sampaikan LKPJ 2025 dalam Rapat Paripurna, DPRD Jatim Bentuk Pansus untuk Evaluasi
Cak Sur March 30, 2026 06:32 PM

 

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, memaparkan capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai positif, terutama di sektor ekonomi.

Ekonomi Tumbuh Lampaui Target

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat mencapai 5,33 persen. Angka ini melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (30/3/2026), dalam agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025.

“Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2025 merupakan implementasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025,” kata Khofifah.

Selain itu, indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan.

  • Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,88 persen
  • Indeks gini di angka 0,369 (ketimpangan menurun)
  • Kemiskinan berada di kisaran 9,5 persen

Capaian ini, disebut sebagai hasil upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dukung Program Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur juga menjalankan sejumlah program prioritas pemerintah pusat.

  • Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
  • Program Sekolah Rakyat

Khofifah menyebut, Jawa Timur menjadi provinsi tercepat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih dengan total 8.494 unit.

Program tersebut, dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Untuk program Sekolah Rakyat, jumlahnya juga telah mencapai puluhan unit di berbagai daerah.

“Jadi, artinya bahwa peran bupati walikota luar biasa baik pada proses untuk menyiapkan KDKMP maupun SR,” jelas Khofifah.

DPRD Bentuk Pansus LKPJ

Usai penyampaian laporan, DPRD Jawa Timur membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ 2025.

Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menjelaskan bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah.

“Diserahkan kepada DPRD untuk dibahas apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan, apa sesuai dengan di lapangan. Itu adalah bagian daripada tugas pansus nanti akan bekerja di sana,” ujarnya.

Pansus akan melakukan telaah mendalam terhadap program dan realisasi anggaran selama 2025.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.