TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Tidung menggelar rapat paripurna III Masa Sidang I Tahun 2026 dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tana Tidung Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan rapat paripurna tersebut dilaksanakan di Gedung DPRD Tana Tidung, Jalan Inhutani, Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara ( Kaltara ), Senin (30/3/2026).
Hadir Wakil Bupati Tana Tidung, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, asisten, staf ahli, kepala OPD, camat hingga kepala desa se-Kabupaten Tana Tidung.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Tana Tidung mewakili pemerintah daerah menyampaikan LKPJ Bupati sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelaksanaan APBD selama Tahun Anggaran 2025.
Baca juga: Irwan Sabri Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Nunukan Bakal Monitoring ke 4 Dapil
Setelah rapat paripurna selesai, kegiatan dilanjutkan dengan halal bihalal yang dirangkai dengan makan bersama antara DPRD Tana Tidung dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagai bentuk mempererat silaturahmi pasca Idul Fitri.
Ketua DPRD Tana Tidung Jamhari, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, di mana kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD setiap tahun anggaran.
Menurutnya, LKPJ tersebut berisi informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian program, kegiatan serta realisasi keuangan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“LKPJ kepala daerah merupakan laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, dalam hal ini Tahun Anggaran 2025,” jelasnya.
Sebelum memasuki agenda utama, Jamhari juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh peserta rapat.
Ia berharap momentum Idul Fitri dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
“Semoga momentum Idul Fitri ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.
(*)
Penulis : Rismayanti
