BANGKAPOS.COM - Di tengah langkah Kementerian Keuangan yang memangkas operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari sepekan demi efisiensi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak memotong anggaran program unggulan tersebut.

Sebagai jalan tengah, wilayah 3T dan daerah rawan stunting tetap diprioritaskan menerima program selama enam hari penuh.

Berikut ulasan lengkapnya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa program MBG akan dijalankan selama lima hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran pemerintah.

Baca juga: Update Harga BBM Senin 30 Maret 2026: Pertamina, Shell, BP, hingga Vivo Kompak Naik

“Di tempat lain, di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada tahap ketiga yang kita desain untuk menutup kekurangan anggaran yang ada,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menurutnya, perubahan skema ini bukan untuk mengurangi tujuan utama program, melainkan sebagai bentuk penyesuaian agar pelaksanaan tetap optimal dan berkelanjutan di tengah kondisi fiskal saat ini.

Purbaya menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan mengurangi kualitas maupun manfaat yang diterima masyarakat.

“Artinya menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya tidak ada masalah,” katanya.

Ia juga memastikan tidak ada pemangkasan anggaran secara langsung terhadap program MBG. Efisiensi, kata dia, berasal dari internal pelaksana program, yakni Badan Gizi Nasional (BGN).

“MBG tidak saya potong. Mereka (BGN) melakukan efisiensi sendiri. Selama ada efisiensinya dan tidak mengurangi kualitas makanannya, saya setuju saja,” ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah memberikan ruang bagi pelaksana program untuk mengatur strategi operasional yang lebih hemat tanpa menurunkan standar layanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, BGN menetapkan adanya pengecualian dalam pelaksanaan program tersebut. Program MBG tetap dijalankan enam hari dalam sepekan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan anak-anak di wilayah rentan tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari.

“Pemberian MBG untuk daerah 3T dan risiko stunting tinggi dilakukan selama enam hari sekolah atau Senin sampai Sabtu. Ini merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Dadan dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program didasarkan pada data terbaru Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan, serta melibatkan dinas pendidikan dan kesehatan daerah untuk memastikan ketepatan sasaran.

“Tim kami akan bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran,” kata Dadan.

Pendataan tersebut mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga tingkat prevalensi stunting di masing-masing daerah, dengan prioritas wilayah Indonesia bagian timur, sebagian Sumatera, serta Papua.

“Integritas data sangat penting karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” tuturnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, dengan menjadikan program MBG sebagai investasi jangka panjang bagi generasi bangsa.

Tanggapan Prabowo 

Di tengah wacana efisiensi tersebut, Presiden Prabowo Subianto justru menegaskan bahwa program MBG tidak akan dipangkas.

Prabowo menyatakan tetap mempertahankan program tersebut karena dinilai penting bagi pemenuhan gizi masyarakat.

"Saya akan bertahan sedapat mungkin (untuk menjalankan program MBG). Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan," tegas Prabowo.

Ia menilai MBG merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus upaya menekan angka stunting.

"Saya yakin di jalan yang benar. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya," lanjutnya.

Pemerintah, kata Prabowo, masih memiliki banyak opsi penghematan lain tanpa harus memangkas program prioritas seperti MBG.

MBG Tetap Jalan, Efisiensi Dialihkan

Sejalan dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa program MBG tidak termasuk dalam daftar yang akan terkena efisiensi anggaran.

Pemerintah memilih memangkas belanja yang dinilai kurang produktif, seperti perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya.

Hal serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menegaskan bahwa program unggulan tetap berjalan.

Menurutnya, efisiensi akan difokuskan pada pos belanja lain tanpa mengganggu program strategis nasional

(Tribunnews/Kompas)