TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar kabar akan ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi per 1 Maret 2026.
Namun belakangan ini ramai isu di media sosial bahwa akan kembali terjadi penyesuaian harga di tengah ketegangan konflik Timur Tengah.
Narasi yang mengemuka bahwa kenaikan BBM diramalkan akan naik per 1 April 2026.
Tribunnews.com mengamati Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sepanjang jalan I Gusti Ngurah Rai yang membentang dari Jatinegara Jakarta Timur hingga ke Bintara Bekasi.
Hanya SPBU di Pondok Kopi Jakarta Timur dan SPBU Bintara Bekasi yang tampak mengular hingga ke ruas jalan arteri.
Antrean kendaraan untuk mengisi BBM didominasi roda dua di jalur pengisian BBM jenis Pertalite.
Namun tidak semua pengendara mengisi BBM karena khawatir atas isu kenaikan BBM tersebut.
Ridho, warga Cakung Jakarta Timur mengaku mengisi BBM untuk sekadar persiapan berangkat kerja esok pagi.
"Kalau soal BBM naik belum tahu malah ini isi BBM supaya besok gak terlambat kerja," terangnya.
Begitu pun halnya Dika warga Bintara Bekasi yang selalu memilih mengisi BBM di SPBU.
Dia mengaku sudah mendengar isu BBM akan naik itu.
Harapannya agar harga dan stok BBM tetap stabil seperti yang dijanjikan pemerintah.
"Semoga gak naik ya kalau antrean panjang ini sih memang hampir setiap malam mungkin persiapan aktivitas besok," tukasnya.
Secara umum panic buying tidak terlihat di sejumlah SPBU yang diamati Tribunnews.com.
Pada periode Februari ke Maret 2026, sejumlah produk BBM non-subsidi di Indonesia mengalami kenaikan.
Pertamax naik dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter, Pertamax Green (RON 95) dari Rp12.450 menjadi Rp12.900, serta Pertamax Turbo dari Rp12.700 menjadi Rp13.100 per liter.
Untuk jenis solar non-subsidi, harga Dexlite naik dari Rp13.250 menjadi Rp14.200 per liter dan Pertamina Dex dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Sementara itu, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar masih ditahan masing-masing di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal mengenai arah kebijakan harga BBM subsidi menyusul lonjakan harga minyak dunia yang menembus 115 dolar AS per barel.
Bahlil menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah sebelum mengambil keputusan.
Jawaban ini sekaligus merespons isu akan potensi kenaikan harga per 1 April mendatang.
Bahlil meminta publik untuk memercayakan keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo selaku kepala negara.
Dia meyakini Eks Danjen Kopassus itu punya hari untuk memperhatikan nasib rakyat kecil.
"Insyaallah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hatilah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah nanti tunggu tanggal mainnya Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara," ujar Bahlil saat ditemui di lokasi penginapan Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).
Bahlil memahami tekanan geopolitik global membuat harga minyak mentah melonjak tinggi.
Akan tetapi, pemerintah tetap mengupayakan stabilitas di dalam negeri.
"Harga sekarang sudah mencapai 115 dolar. Di dalam negeri masih stabil. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah," tambahnya.
Terkait dengan rencana kenaikan harga, Bahlil menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah melindungi golongan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Ia pun meminta doa agar proses komunikasi internasional yang sedang dilakukan berjalan lancar.
"Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya insyaallah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insyaallah baik nanti tunggu tanggal mainnya ya," tegasnya.
Di sisi lain, Bahlil menjelaskan bahwa untuk BBM non-subsidi atau sektor industri, harga akan tetap mengikuti fluktuasi pasar sesuai regulasi yang berlaku.
Menurutnya, kelompok masyarakat mampu tidak seharusnya menjadi tanggungan negara dalam hal konsumsi bahan bakar.
Baca juga: Ada Isu Kenaikan BBM, Begini Kondisi Antrean SPBU di Jaksel dan Tangerang
"Apa itu definisi yang industri adalah bensin RON 95, 98 itu kan orang-orang yang mampulah seperti mohon maaf contoh Pak Rosan, Pak Seskab masa pakai minyak subsidi ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak selama ada uang untuk bayar monggo tugas negara menyiapkan yang membayar mereka itu tidak ada tanggungan negara sama sekali," katanya.
