TRIBUNKALTIM.CO - Penurunan tajam dividen menjadi pemicu utama pergantian pucuk pimpinan di Bankaltimtara.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, menegaskan merosotnya kinerja keuangan Bankaltimtara berdampak pada pendapatan daerah, sehingga memaksa Pemerintah Provinsi mengambil langkah tegas melalui proses seleksi manajemen baru.
Rudy Masud mengungkapkan, target dividen yang sebelumnya dipatok dalam APBD Kalimantan Timur sebesar Rp338 miliar, realisasinya jauh di bawah ekspektasi.
Kondisi ini berdampak langsung pada struktur keuangan daerah dan memaksa pemerintah melakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan.
Baca juga: Inilah Kriteria Dirut Bankaltimtara yang Dicari Gubernur Kaltim Rudy Masud
"Kita sudah memasukkan dalam APBD Kalimantan Timur target deviden dari Bankaltimtara sebesar Rp338 miliar. Tetapi yang bisa didapat hanya Rp191 miliar," ungkap Rudy Masud, Senin (30/3/2026).
Selain faktor kinerja, Rudy Masud juga menyoroti adanya persoalan serius lain, termasuk kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kalimantan Utara yang menyeret bank daerah tersebut dan merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah sulit mempertahankan komposisi manajemen lama.
Karena itu, diperlukan penyegaran dengan standar seleksi yang lebih ketat dan profesional.
Gubernur Rudy Masud memastikan, seluruh proses pergantian direksi dan komisaris dilakukan melalui mekanisme resmi, yakni panitia seleksi (pansel), yang bekerja secara independen dan terbuka.
"Bankaltimtara ini bank besar, bukan bank kaleng-kaleng. Jadi orangnya harus betul-betul qualified," tegasnya.
Ia menambahkan, kepala daerah tidak terlibat langsung dalam proses teknis seleksi.
Setelah pansel menyaring kandidat, nama-nama tersebut akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
"Jadi sebenarnya tidak ada urusannya langsung dengan kita. Semuanya boleh mendaftar," lanjutnya.
Namun demikian, Rudy Masud juga menyinggung minimnya keterwakilan putra daerah dalam seleksi terbuka tersebut.
Meski ada yang mendaftar, sebagian besar tidak mampu lolos dalam tahapan seleksi yang ketat.
"Ada sih dari putra daerah, tetapi di dalam seleksi di pansel itu gugur," pungkasnya.
Pergantian pucuk pimpinan di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bumi Etam, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ( Bankaltimtara ) memantik atensi serius dari kalangan legislatif.
Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur berencana akan bertanya langsung kepada Gubernur Kaltim terkait keputusan penggantian Direktur Utama atau Dirut Bankaltimtara.
Langkah ini diambil guna memastikan transparansi dan alasan di balik perombakan pucuk pimpinan di lembaga perbankan daerah tersebut.
Kabar pergantian Dirut Bankaltimtara diakui cukup mengejutkan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyebut pihaknya perlu mendapatkan penjelasan mendalam terkait latar belakang kebijakan tersebut.
"Kami di Komisi II tentu akan menanyakan langsung kepada Pak Gubernur terkait alasan mendasar penggantian Dirut Bankaltimtara ini," ungkapnya, Rabu (18/3/2026).
Komisi II yang membidangi sektor keuangan dan perbankan berharap setiap kebijakan tetap mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Sejauh ini, Bankaltimtara memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Karena itu, perubahan struktur direksi tidak hanya dipandang sebagai keputusan administratif, tetapi juga menyangkut keberlanjutan bisnis dan kepercayaan publik.
“Saya dan teman-teman tidak menemukan hal yang aneh di direksi, termasuk dirut. Informasi pergantian ini justru kami ketahui dari media,” ujarnya.
Sabaruddin menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya menjabat sebagai Dirut Bankaltimtara harus mampu menjawab tantangan besar.
Salah satunya adalah memperkuat pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memastikan efektivitas penyertaan modal daerah.
Hal ini penting untuk menjaga kontribusi bank daerah terhadap pembangunan ekonomi di wilayah Kaltim dan Kaltara.
Komisi II DPRD Kaltim berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam forum tersebut, tidak hanya pergantian direksi yang akan dibahas, tetapi juga evaluasi kinerja BUMD secara menyeluruh.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik sekaligus mencegah munculnya spekulasi terkait kondisi internal Bankaltimtara.
“Tapi untuk jelasnya, Komisi II ingin tahu dan akan menanyakan langsung ke pemerintah. Mudah-mudahan Pak Gubernur dapat menjelaskan latar belakang pergantian ini,” tandasnya.
Sebagai informasi, Direktur Utama Bankaltimtara saat ini adalah Muhammad Yamin, yang tengah menjalani periode kedua hingga 2028.
Ia menjabat sejak 2020 dan kembali dikukuhkan melalui RUPS pada 5 April 2024.
Dengan sisa masa jabatan sekitar dua tahun, rencana percepatan pergantian ini menjadi perhatian khusus.
Di sisi lain, Gubernur Kaltim Rudy Masud disebut menginginkan adanya percepatan pergantian.
Proses uji kemampuan dan kepatutan calon Dirut Bankaltimtara juga telah rampung di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dua nama yang dinyatakan lolos sebagai calon Dirut baru adalah Romy Wijayanto dan Amri Mauraga.
Keputusan ini sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang berlangsung di Harum Resort Balikpapan pada 5 Maret 2026.
DPRD menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan BUMD.
Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Bankaltimtara sebagai lembaga keuangan daerah.
Dengan komunikasi yang baik antara pemerintah dan legislatif, diharapkan setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat dan tetap mendukung stabilitas ekonomi daerah.
Teka-teki mengenai suksesi kepemimpinan di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Kaltara atau Bankaltimtara terus bergulir.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, M. Husni Fachruddin, angkat bicara dengan nada tegas terkait kriteria Direktur Utama (Dirut) dan beberapa posisi direksi lain yang baru.
Pria yang akrab disapa Ayub ini menekankan pentingnya penyegaran di pucuk pimpinan bank plat merah tersebut.
Ia secara terbuka menyatakan tidak setuju jika kursi nomor satu di Bankaltimtara kembali diisi oleh orang internal.
Ia mengkhawatirkan jika Dirut terpilih berasal dari internal, maka potensi budaya saling menutupi kesalahan masa lalu akan tetap langgeng.
Meski, DPRD Kaltim merasa ditinggalkan dalam proses seleksi Dirut kali ini.
Apalagi, modal yang ada di Bankaltimtara adalah uang rakyat melalui APBD yang disetujui oleh legislatif.
Tetapi Ayub tetap menaruh optimisme di proses pergantian yang sudah sampai pada tahap seleksi mengerucut pada dua nama tersebut.
Ia meminta pemegang saham memilih figur profesional yang punya track record perbankan yang mumpuni dari luar lingkungan internal untuk menjamin transparansi.
"Banyak sumber daya manusia putra lokal Kaltim yang mumpuni. Maksud saya bukan internal BPD, tapi lebih profesional dari luar yang punya kapabilitas. Saya sepakat, jangan internal lagi deh, kalau internal saling menutupi dia. Saya ini paling intens menyoroti tentang BPD Kaltim terkait ratusan miliar yang kredit," terangnya.
Sementara itu Sekretaris Fraksi PPP, Nurhadi merespons proses seleksi yang tengah berjalan diharapkan tidak hanya menjadi ajang bagi-bagi kursi.
Melainkan murni berdasarkan kapasitas dan integritas demi kemajuan bank plat merah milik warga Benua Etam tersebut.
Ia menekankan, proses regenerasi kepemimpinan di Bankaltimtara harus steril dari segala bentuk intervensi maupun kepentingan politik praktis.
Hal ini menyusul adanya percepatan pergantian pucuk pimpinan di bank yang menjadi jantung keuangan daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tersebut.
"Yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur kedekatan atau kepentingan politik. Itu yang harus benar-benar dihindari dalam proses seleksi ini," tegasnya.
Menurut Nurhadi, dinamika politik yang kerap memanas di Kaltim tidak boleh menyeret lembaga perbankan ke dalam pusaran konflik kepentingan.
Jika itu terjadi, dikhawatirkan akan muncul gejolak yang justru merugikan masyarakat sebagai nasabah dan pemilik modal.
Ia juga mengingatkan agar proses penunjukan direksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kinerja dan kapasitas calon direktur harus menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar.
"Jangan sampai justru menimbulkan gejolak baru di tengah masyarakat. Siapapun yang terpilih nanti, harus benar-benar mampu membawa perubahan positif. Integritas itu nomor satu," terangnya.
Meskipun aspirasi untuk memprioritaskan putra daerah tetap menggema, DPRD Kaltim tetap menitikberatkan pada faktor kompetensi.
“Harapannya, siapapun sosok yang duduk di kursi direktur nantinya, mampu menjaga stabilitas dan meningkatkan performa Bankaltimtara di tengah persaingan perbankan yang kian ketat,” pungkas Nurhadi.
Di Balik Pergantian Dirut
-Dividen turun tajam (Rp338 M ke Rp191 M)
-Berdampak ke APBD
-Kinerja jadi alasan evaluasi
-Terseret isu korupsi di Kaltara
-Manajemen didorong diganti
-Seleksi lewat pansel & uji Otoritas Jasa Keuangan
-DPRD minta penjelasan (RDP)
-Muncul dua kandidat baru
(TribunKaltim.co/ray/uws)
