TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.
Kegiatan ini tidak hanya membahas program prioritas, tetapi juga menyoroti berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi Kabupaten Karangasem.
Kepala Bappeda Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara mengatakan, Musrenbang menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam menyelaraskan rencana pembangunan.
“Musrenbang ini bertujuan menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas daerah, serta program dan indikator kinerja perangkat daerah untuk tahun 2027,” ujarnya, Senin 30 Maret 2026.
Baca juga: DRAMATIS! 12 Pemedek Diserang Kawanan Lebah Saat Tirta Yatra di Pura Payasan Karangasem
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama.
Di antaranya belum optimalnya pengembangan potensi wilayah, tingginya angka kemiskinan, persoalan sampah, hingga kerusakan infrastruktur jalan.
Selain itu, akses air bersih, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan juga menjadi fokus pembahasan dalam Musrenbang RKPD tahun ini.
Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, menegaskan, berbagai persoalan tersebut harus dijawab melalui perencanaan yang tepat sasaran.
“Penyusunan RKPD 2027 harus mampu menjawab tantangan di berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, lingkungan, maupun infrastruktur,” tegasnya.
Musrenbang RKPD Karangasem Tahun 2026 diikuti sebanyak 128 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga akademisi dan tokoh masyarakat.
Pelaksanaan berlangsung selama dua hari, dengan pembukaan pada Senin, 30 Maret 2026 di Gedung Sabha Prakerti, Kantor Bupati Karangasem.
Selanjutnya, pada Selasa, 31 Maret 2026, pembahasan dilakukan melalui desk yang dibagi dalam tiga kelompok, yakni bidang perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta infrastruktur dan kewilayahan.
Dalam penyusunan RKPD 2027, tercatat usulan dari perangkat daerah mencapai 207 program, 479 kegiatan, dan 1.462 sub kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp1,84 triliun.
Besarnya angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan pembangunan di Kabupaten Karangasem.
“Dengan keterbatasan anggaran, diperlukan prioritas yang benar-benar tepat sasaran agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” jelas Gusti Putu Parwata.
Dalam Musrenbang ini juga ditekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan.
Selain itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Hasil dari Musrenbang ini nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah, yang seluruh pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2026. (mit)
