Lonjakan penumpang di Pelabuhan Kolok Sinabang, Kabupaten Simeulue, pada puncak arus balik pascalibur Idulfitri 1447 Hijriah seharusnya bukan lagi menjadi kejadian yang mengejutkan. Fenomena ini terjadi hampir setiap tahun: masyarakat berbondong-bondong kembali ke tempat studi dan pekerjaan, sementara kapasitas transportasi laut tetap terbatas.
Namun, yang patut disayangkan, kondisi ini kembali terulang tanpa antisipasi yang memadai dari pemerintah. Antrean panjang sejak dini hari, bahkan hingga tujuh jam tanpa kepastian tiket, menjadi gambaran nyata buruknya manajemen transportasi pada momen krusial.
Lebih ironis lagi, tidak sedikit penumpang, terutama mahasiswa dan pekerja, yang harus menunda keberangkatan mereka, meski kewajiban sudah menanti sejak awal pekan. Kekecewaan publik pun tak terelakkan. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi belum sepenuhnya belajar dari pengalaman sebelumnya.
Padahal, pola pergerakan masyarakat saat mudik dan arus balik sangat bisa diprediksi. Dengan data dan pengalaman yang ada, seharusnya langkah antisipatif seperti penambahan armada, peningkatan frekuensi pelayaran, hingga pengaturan sistem tiket yang lebih tertib dapat disiapkan jauh hari.
Keterlambatan dalam merespons lonjakan penumpang bukan hanya soal teknis transportasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa kebutuhan dasarnya diabaikan, maka wajar jika muncul ketidakpuasan, bahkan konflik di lapangan seperti yang sempat terjadi akibat antrean yang tidak tertib.
Ke depan, pemerintah tidak boleh lagi bersikap reaktif. Dibutuhkan strategi yang terencana dan langkah-langkah darurat yang efektif, khususnya untuk wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Sistem reservasi tiket yang transparan, penambahan armada sementara, hingga koordinasi lintas instansi harus menjadi prioritas.
Momentum ini semestinya menjadi evaluasi serius. Jangan sampai setiap tahun masyarakat terus dihadapkan pada persoalan yang sama, tanpa solusi yang berarti. Pemerintah harus hadir lebih sigap, lebih tanggap, dan lebih berpihak pada kebutuhan rakyatnya. Sebab, pelayanan publik yang baik bukan sekadar janji, melainkan kewajiban yang harus ditepati.
Amatan wartawan Serambi Indonesia, Indra Wijaya pada Minggu (29/3/2026), warga sudah memadati loket pembelian tiket KMP Aceh Hebat 1 sejak pukul 03.00 WIB. Area pelabuhan juga dipadati sepeda motor para pemudik yang melakukan perjalanan dari Simeulue menuju Calang.
Kebanyakan calon penumpang tersebut didominasi oleh para mahasiswa yang berkuliah di Banda Aceh. Meski sudah mengantre sejak dini hari, ratusan penumpang harus pulang dengan kecewa lantaran tidak kebagian tiket.
Antrean panjang tampak di depan loket tiket. Bahkan, calon penumpang yang sudah mengantre selama tujuh jam juga tidak mendapatkan tiket. Pasalnya, tiket tidak lagi dijual lantaran kondisi kapal yang sudah over kapasitas.
Salah satu calon penumpang yang tidak kebagian tiket, Mawadda Warahma Tussaleha. Perempuan yang berstatus mahasiswi ini mengaku sudah mengantre sejak pukul 06.30 WIB. Namun hingga pukul 15.00 WIB, tidak juga mendapatkan tiket dan terpaksa harus menunda perjalanan. Nah?
POJOK
Lebih 300 KK di Aceh Utara masih tinggal di gubuk beratap terpal
Yang bilang tuntas 100 persen kemarin, di negeri mana itu ya?
Tercatat, 94.542 pejabat belum lapor LHKPN tahun 2025
Terbukti, semakin banyak watak pejabat yang tak perlu dicontoh, kan?
KMP Aceh Hebat 1 over kapasitas, banyak warga tak kebagian tiket kapal
Di sini pemerintah perlu hadir, bukan hanya bagi-bagi jabatan, tahu?
