Oleh: Syardani M. Syarif*
TULISAN ini bukan tentang membela tanpa batas, tapi mencoba melihat dengan lebih tenang dan manusiawi.
Beberapa bulan terakhir, kita sering mendengar kabar bahwa kondisi kesehatan Mualem tidak stabil.
Ia beberapa kali harus dirawat di rumah sakit, bahkan hingga ke luar negeri.
Di tengah jabatan sebagai Gubernur Aceh, kondisi ini tentu tidak bisa dianggap sepele.
Tapi mungkin kita perlu bertanya dengan jujur: kenapa bisa sampai seperti itu?
Jawabannya sebenarnya cukup sederhana--terlalu lelah.
Setiap hari, Mualem menerima tamu tanpa henti.
Dari pagi hingga larut malam, bahkan sampai pukul 3 dini hari, ia masih melayani orang-orang yang datang.
Mereka datang dari berbagai kalangan: mantan pejuang, tokoh politik, mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat biasa.
Ada yang ingin sekadar bersilaturahmi, ada yang membawa proposal, ada yang meminta bantuan biaya hidup, bahkan ada yang berharap solusi atas masalah pribadi mereka.
Di titik ini, kita bisa melihat satu hal: Mualem bukan hanya gubernur, tapi juga tempat mengadu bagi banyak orang.
Namun di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan sesuatu yang kurang sehat dalam tata kelola pemerintahan.
Seorang gubernur seharusnya tidak menanggung semuanya sendiri.
Ada kepala dinas, biro, dan badan yang mestinya bisa membantu menyaring, menangani, dan menyelesaikan banyak persoalan teknis.
Jika semua harus langsung ke gubernur, maka yang terjadi adalah kelelahan fisik dan kelelahan sistem.
Mualem, dalam banyak cerita, dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara.
Ia lebih sering diam, mendengar, dan mengambil keputusan tanpa banyak retorika.
Gaya seperti ini mungkin tidak selalu menarik bagi media, tapi justru di situlah letak karakternya.
Ia bekerja dalam senyap, meski beban yang dipikul tidak ringan.
Baca juga: SKK Migas Salut Kesiapan Gubernur Aceh Mualem Tawarkan Diri Jadi PIC Proyek Gas South Andaman
Belakangan, publik dihebohkan dengan isu penunjukan anaknya sebagai Komisaris Utama di PT. PEMA Global Energi.
Banyak yang langsung menilai ini sebagai bentuk nepotisme.
Wajar, karena dalam politik, hal seperti ini memang sensitif.
Namun, ada sudut pandang lain yang perlu dipertimbangkan.
Dalam kondisi fisik yang lelah dan jadwal yang padat, sangat mungkin seorang pemimpin tidak membaca secara detail setiap dokumen yang masuk.
Bisa saja ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi.
Ini bukan untuk membenarkan, tapi untuk mengajak kita melihat bahwa tidak semua keputusan lahir dari niat yang utuh dan sadar.
Di sinilah pentingnya sistem yang kuat, bukan hanya figur yang kuat.
Di tengah polemik itu, ada hal besar yang justru seharusnya menjadi perhatian utama kita bersama, masa depan ekonomi Aceh.
Potensi gas dari Blok Andaman yang akan diproduksi oleh Mubadala Energy mencapai angka besar.
Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi titik balik kebangkitan industri di Aceh.
Dalam konteks masa depan Aceh, ada satu peluang besar yang tidak boleh kita abaikan.
Pascatahun 2028, Mubadala Energy diproyeksikan akan memproduksi gas dari Blok Andaman hingga mencapai 1.000 MMSCFD per hari.
Angka ini bukan kecil, bahkan bisa menjadi fondasi utama untuk menghidupkan kembali industri besar di Aceh, khususnya pembangunan tiga unit pabrik petrokimia yang selama ini hanya menjadi wacana.
Peluang ini semakin kuat karena didukung oleh regulasi nasional.
Pemerintah melalui kebijakan energi telah menegaskan bahwa gas bumi harus diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 dan Nomor 6 Tahun 2016, di mana ekspor gas hanya diperbolehkan jika kebutuhan domestik telah terpenuhi.
Artinya, Aceh memiliki kesempatan besar untuk menjadi pusat hilirisasi energi, bukan sekadar penonton yang menyaksikan sumber dayanya dibawa keluar.
Jika momentum ini dimanfaatkan dengan tepat, maka Aceh tidak hanya akan mendapatkan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi industri jangka panjang.
Inilah kesempatan emas yang harus dijaga bersama, agar kekayaan alam benar-benar kembali kepada kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Blok Harapan South Andaman
Kawasan Ekonomi Khusus Arun di Aceh Utara sudah tersedia.
Infrastruktur dasar sudah ada.
Tinggal bagaimana keberanian politik dan ketepatan kebijakan untuk mendorong lahirnya industri petrokimia, plastik, hingga turunan lainnya.
Bayangkan jika itu terwujud--lapangan kerja terbuka luas, anak-anak muda Aceh tidak perlu lagi merantau jauh hanya untuk mencari pekerjaan, dan daerah ini bisa kembali hidup sebagai kawasan industri yang kuat.
Di sinilah peran penting Mualem sebagai gubernur.
Apalagi ia memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Kedekatan ini bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dimanfaatkan demi kepentingan rakyat Aceh.
Kita sebagai masyarakat juga punya peran.
Apakah kita ingin terus sibuk dengan konflik, saling menyalahkan, dan menarik ke bawah?
Atau kita memilih untuk mendorong, mengkritik dengan sehat, dan mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat?
Pada akhirnya, kita harus melihat Aceh dengan kacamata harapan, bukan semata kekecewaan.
Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri, dan setiap pemimpin punya ujian yang berbeda.
Apa yang sedang terjadi hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses panjang menuju perubahan yang lebih baik.
Aceh masih memiliki banyak potensi yang belum tergarap maksimal.
Sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, serta kekuatan budaya dan nilai-nilai keislaman yang kuat adalah modal besar.
Tinggal bagaimana semua itu dikelola dengan bijak, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.
Baca juga: Dari Tiram ke Teknokrasi: Layakkah Jamaica Menjadi Wakil Menteri BUMN?
Kesempatan untuk bangkit sebenarnya semakin terbuka lebar.
Rencana pengembangan sektor energi, industri hilir, hingga kawasan ekonomi khusus bukan sekadar wacana.
Jika dikelola dengan serius dan diawasi bersama, ini bisa menjadi pintu masuk bagi kebangkitan ekonomi Aceh yang selama ini dinantikan.
Namun, harapan tidak akan pernah cukup tanpa keterlibatan semua pihak.
Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, begitu juga masyarakat tidak cukup hanya menjadi penonton.
Akademisi, mahasiswa, ulama, pelaku usaha, hingga generasi muda harus ikut ambil bagian dalam mengawal arah pembangunan ini.
Kita juga perlu membangun budaya kritik yang sehat.
Bukan kritik yang menjatuhkan, tapi kritik yang membangun.
Bukan sekadar mencari kesalahan, tapi juga menawarkan solusi.
Dengan cara seperti ini, kepercayaan publik bisa tumbuh, dan pemerintah pun akan lebih kuat dalam mengambil keputusan.
Aceh adalah rumah bersama.
Masa depannya tidak boleh ditentukan oleh kepentingan sesaat, apalagi oleh konflik yang tidak produktif.
Di tengah segala dinamika yang ada, selalu ada harapan dan kesempatan yang lebih besar untuk membangun Aceh yang lebih baik--asal kita mau berjalan bersama, saling menguatkan, dan tetap percaya bahwa perubahan itu mungkin terjadi.
Mualem adalah manusia--bisa lelah, bisa salah.
Tapi ia juga pemimpin yang sedang memegang arah Aceh hari ini.
Pilihan tetap ada di tangan kita semua.
Aceh ini mau kita bawa ke arah kemajuan, atau justru kita biarkan berjalan di tempat.
Karena masa depan daerah ini, bukan hanya ditentukan oleh satu orang, tapi oleh cara kita semua bersikap.
Demikian.
*) PENULIS adalah Staf Khusus Gubernur Aceh Bidang Percepatan Investasi Hulu Migas, Pertambangan dan Energi.
