Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS – Kabar baik bagi warga Kabupaten Ciamis, bagi bayi yang lahir di RSU Permata Bunda Ciamis bisa langsung mendapatkan dokumen kependudukan lengkap tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil.

Hal ini menyusul kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan pihak rumah sakit melalui inovasi layanan bertajuk BALADA KAKI (Bayi Lahir Dapat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak).

Kerja sama tersebut resmi ditandatangani pada Senin (30/3/2026) oleh Direktur RSU Permata Bunda Ciamis, drg. M. Kamal Musadad Busyairil Bastomi, bersama Kepala Disdukcapil Ciamis, Yayan Muhamad Supyan.

Melalui program ini, setiap bayi yang lahir di RSU Permata Bunda akan langsung difasilitasi penerbitan dokumen kependudukan secara terintegrasi, mulai dari Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran hingga Kartu Identitas Anak (KIA).

Orang tua pun tidak perlu lagi repot mengurus dokumen secara terpisah ke kantor Disdukcapil.

Baca juga: Belanja Pegawai Masih di Angka 37 Persen, Pemkab Ciamis Tetap Pertahankan PPPK dan Lakukan Efisiensi

Kepala Disdukcapil Ciamis, Yayan Muhamad Supyan, mengatakan inovasi ini merupakan upaya nyata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan adanya BALADA KAKI, bayi yang baru lahir langsung mendapatkan dokumen kependudukan lengkap. Ini tentu memudahkan masyarakat karena tidak perlu lagi datang ke kantor,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Menurut Yayan, kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi strategi penting dalam mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan sejak dini.

Ia menegaskan, dokumen kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi sejak lahir.

“Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan pelayanan lebih cepat, lebih mudah, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Dengan bergabungnya RSU Permata Bunda Ciamis, Disdukcapil Ciamis akan terus memperluas kerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan lainnya, baik di dalam maupun luar daerah.

Langkah ini dilakukan untuk mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang semakin terintegrasi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)