TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kutim.
Dalam paparannya, Ardiansyah mengungkapkan capaian kinerja pemerintah daerah yang menunjukkan tren positif di berbagai sektor pembangunan strategis.
Secara agregat, indeks capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berhasil menyentuh angka 91,74 persen.
Baca juga: Bupati Kutim Instruksikan Dana DTT Segera Cair untuk Korban Kebakaran di Batu Ampar
Capaian ini menempatkan performa birokrasi Kutim pada kategori sangat tinggi, yang mencerminkan keberhasilan eksekusi lima misi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dicanangkan.
Salah satu parameter keberhasilan yang menonjol adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami kenaikan signifikan.
Pada tahun 2024, IPM Kutim berada di angka 75,90 dan melonjak menjadi 76,48 pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan nyata pada akses pendidikan, fasilitas kesehatan, serta kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.
"Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak. Ke depan, kami akan terus mendorong pembangunan yang tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Ardiansyah, Selasa (31/3/2026).
Namun, Ardiansyah tidak menampik adanya koreksi tajam pada angka makro ekonomi, khususnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
Berdasarkan data yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi Kutim mengalami penurunan drastis dari 9,82 persen pada tahun 2024 menjadi hanya 1,05 persen pada tahun 2025.
Penurunan ini secara teknis dipengaruhi oleh perlambatan signifikan pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung utama dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
Fluktuasi sektor ekstraktif ini memberikan dampak domino terhadap grafik pertumbuhan ekonomi secara agregat di wilayah Kutai Timur.
"LKPJ ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat melalui DPRD. Ini juga menjadi wujud komitmen kami dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel," imbuhnya.
Di tengah melambatnya sektor tambang, sektor pertanian dan perkebunan justru menunjukkan geliat positif dengan kenaikan kontribusi PDRB dari 8,80 persen menjadi 10,96 persen.
Selain itu, pelayanan publik juga membaik dengan indeks kepuasan masyarakat yang naik ke angka 85,82 poin, serta perbaikan kualitas lingkungan hidup yang mencapai 80,85 poin.
Tantangan lain yang disoroti adalah indeks gini ratio yang merangkak naik dari 0,283 menjadi 0,305, yang menandakan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan.
Ardiansyah menekankan bahwa pemerintah daerah tetap konsisten dalam jalur perencanaan, terbukti dengan capaian kepatuhan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyentuh angka 100 persen.
Ardiansyah berharap seluruh data pencapaian dan tantangan ini dapat menjadi evaluasi bersama untuk memperkuat kualitas pembangunan Kutim di masa depan.
Ia menegaskan bahwa transformasi ekonomi menuju sektor terbarukan menjadi kunci agar daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada fluktuasi harga komoditas tambang.
"Kami menyadari perlambatan ekonomi ini adalah alarm untuk memperkuat sektor non-tambang. Oleh karena itu, ikhtiar kolektif seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar kualitas pembangunan kita semakin inklusif ke depannya," pungkasnya. (*)
