TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG -Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng) Sumanto mendukung kebijakan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi soal wacana para Aparatur Sipil Negara (ASN) berangkat bekerja dengan naik sepeda atau berlari.

Wacana itu dilontarkan Ahmad Luthfi sebagai merespon upaya penghematan energi nasional atas dampak konflik di Timur Tengah.

"Ya bagus lah, untuk kesehatan kita," ujar Sumanto di Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Selasa (31/3/2026).

Menurut Kader PDIP ini, usulan Gubernur Jateng sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Untuk itu, pihaknya mendorong apa yang diwacanakan Gubernur.

"Kami dorong usulan itu, sepedaan, lari juga boleh," jelasnya.

Sementara soal kebijakan work from home dan work from anywhere, Sumanto sendiri belum bisa meresponnya lebih jauh dengan alasan itu masih wacana.

"Ya nanti kami lihat seperti apa, ini kan baru wacana," ujarnya.

Baca juga: Tunjangan Perumahan DPRD Banyumas Dihitung Ulang, Segini Kisarannya

Naik Sepeda Kalau Perlu Lari

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta para Bupati dan Walikota serta para Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan penghematan energi.

Langkah ini sebagai respon atas instruksi pemerintah pusat yang menyiapkan skema penghematan energi nasional di tengah kecamuk perang di Timur Tengah.

Luthfi menyiapkan langkah ekstrem soal penghematan energi di pemerintahannya. Ia bakal meminta para jajaran Bupati Walikota dan ASN untuk berangkat kerja naik sepeda atau transportasi umum. Bahkan, ia menyediakan opsi untuk berangkat kerja sambil berlari.

"Ya kami masih kalkulasi, seluruh Bupati Walikota dan ASN berangkat ke kantor naik sepeda, kendaraan umum atau kalau perlu lari, pulang pergi ke kantor," kata Luthfi kepada Tribunjateng.com ketika ditemui di sela pembekalan kepala daerah oleh KPK di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (30/3/2026).

Lutfi mengatakan kebijakan itu belum final tetapi bakal menjadi opsi di tengah imbauan pemerintah pusat yang melakukan gerakan penghematan energi.

Skema ini nantinya akan final menunggu terbitnya surat edaran dari Pemerintah pusat yang direncanakan turun ke daerah pada Selasa, 31 Maret 2026.

"Jadi, kami masih kaji, ketika edaran itu turun, kami sudah siap," paparnya.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nantinya juga akan mendetailkan soal kebijakan Worf From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) bagi para ASN.

"Iya target penghematan masih dikaji termasuk WFA," sambung Luthfi.

Kendati begitu, ia mengklaim, Pemprov Jateng telah melakukan penghematan energi sebelumnya yakni melalui program 2.500 desa mandiri energi.

Selain itu, lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jateng yakni PT Jateng Agro Berdikari telah menggunakan gas alam di berbagai tempat.

Namun, progres dua program itu dalam hemat energi, Luthfi tidak mendetailkan .

"Kami sudah melakukan efisiensi dengan program tersebut," tambahnya. (Iwn)