TRIBUNJABAR.ID - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina tidak akan naik per 1 April 2026.
Belakangan ini, kenaikan harga BBM menjadi sorotan seiring dengan pasokan minyak mentah dari dua kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz.
Adapun, Selat Hormuz sendiri berada di bawah kontrol pemerintahan Iran yang saat ini tengah berkonflik dengan Amerika Serikat (AS)-Israel sejak akhir Februari 2026.
Kabar kenaikan harga BBM ini menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Bahkan, beredar foto yang menunjukkan kenaikan harga BBM secara drastis.
Menanggapi hal ini, Prasetyo Hadi pun menegaskan bahwa harga BBM Pertamina pada 1 April 2026 tidak akan mengalami kenaikan.
"Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," ujar Mensesneg dalam pernyataannya, Selasa (31/03/2026), dikutip dari setneg.go.id.
Prasetyo Hadi menambahkan, keputusan ini diambil setelah pemerintah berkoordinasi bersama dengan Pertamina.
Baca juga: Penerapan WFH Bagi ASN di Bandung untuk Hemat BBM Masih Menunggu Petunjuk Pusat
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan petunjuk untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.
"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat," tutur Prasetyo Hadi.
Lebih lanjut, Mensesneg juga memastikan bahwa BBM tetap tersedia sehingga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.
"Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian," tegas Mensesneg.
Sebagai informasi, harga BBM nonsubsidi yang berlaku saat ini, khususnya di Jawa Barat, yakni Rp12.300 untuk Pertamax, Rp13.100 untuk Pertamax Turbo, dan Rp12.900 Pertamax Green.
Sementara, untuk seri Dex yakni Rp14.500 dan Rp14.200 untuk Dexlite.
Di sisi lain, harga BBM subsidi tidak mengalami penyesuaian sejak 2022, yakni Rp10.000 untuk Pertalite dan Rp6.800 untuk Biosolar.
Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan, Aknolt Kristian Pakpahan, menyebut bahwa implikasi kenaikan tersebut dapat menjalar ke berbagai sektor strategis, mulai dari transportasi hingga daya beli masyarakat.
Menurut Aknolt, sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu yang paling cepat terdampak. Hal ini lantaran tidak semua kendaraan angkutan menggunakan BBM bersubsidi, seperti pertamax atau dexlite yang umum dipakai dalam operasional.
“Ketika harga BBM nonsubsidi naik, biaya operasional transportasi ikut meningkat."
"Dampaknya, tarif angkutan dan pengiriman barang cenderung mengalami kenaikan,” kata Aknolt saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).
Kondisi ini, kata Aknolt, menjadi krusial mengingat distribusi barang di Indonesia masih didominasi jalur darat dan laut.
Kenaikan ongkos logistik secara langsung akan mendorong naiknya harga barang di tingkat konsumen.
Dalam jangka pendek, hal ini berpotensi memicu tekanan inflasi.
Lebih lanjut, Aknolt menyoroti ancaman kenaikan harga barang secara umum. Ia menjelaskan bahwa tidak semua distributor maupun produsen menggunakan BBM bersubsidi dalam aktivitasnya.
Baca juga: Demi Hemat BBM, Pemkot Bandung Kurangi Penggunaan Mobil Dinas, hanya untuk Dalam Kota
“Ketika biaya distribusi meningkat, pelaku usaha hampir pasti akan menyesuaikan harga jual untuk menjaga margin. Akibatnya, masyarakat sebagai konsumen akhir harus menanggung kenaikan harga berbagai kebutuhan,” jelasnya.
Dari sisi industri, kenaikan harga BBM nonsubsidi juga berimplikasi pada meningkatnya biaya produksi.
Sejumlah sektor industri masih bergantung pada energi berbasis BBM untuk operasional mesin maupun alat berat.
Dalam situasi seperti ini, perusahaan biasanya mengambil langkah penyesuaian, seperti menaikkan harga jual produk, melakukan efisiensi biaya, atau bahkan menunda ekspansi dan investasi.
“Langkah-langkah tersebut pada akhirnya dapat menekan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Aknolt.
Tak hanya sektor usaha, kelompok masyarakat kelas menengah juga diperkirakan merasakan dampak signifikan.
BBM nonsubsidi umumnya digunakan oleh kelompok ini, sehingga kenaikan harga akan mendorong perubahan pola konsumsi.
“Biasanya akan ada pengurangan belanja non-esensial. Ini berpotensi menurunkan daya beli kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu mencermati dampak tidak langsung dari kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Meski tidak secara langsung membebani APBN karena tidak disubsidi, tekanan inflasi dan potensi perlambatan ekonomi bisa memaksa pemerintah meningkatkan belanja sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
(Tribunjabar.id/Rheina, Putri Puspita Nilawati)
