SRIPKU.COM, PALEMBANG– Pemerintah resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan ini juga akan diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dengan beberapa penyesuaian teknis di lapangan.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyatakan pihaknya masih mempelajari aturan pelaksanaan WFH secara rinci, terutama terkait pembagian tugas di setiap level jabatan.

“WFH Jumat sesuai aturan. Namun akan saya pelajari dulu detailnya karena pada lapisan eselon tertentu masih tetap masuk kerja. Nanti akan saya buat edarannya,” ujar Deru saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (1/4/2026).

Pejabat Tinggi Pratama (JPT) seperti kepala dinas, asisten, dan kepala biro kemungkinan tetap bekerja dari kantor.

Alasannya, posisi mereka membutuhkan koordinasi langsung dengan bawahan. Jika pimpinan tetap di kantor (work from office/WFO), sebagian staf juga akan masuk untuk mendukung kinerja.

“Saat ini, pola kerja detail masih disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam implementasi di lapangan. Pengaturan akan mencakup skema pembagian antara WFH dan WFO, khususnya untuk memastikan koordinasi tetap berjalan efektif,” kata Deru.

Kebijakan WFH tidak akan mengganggu layanan publik. Pemerintah Provinsi memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, meskipun kemungkinan akan diatur dengan sistem sif untuk menyesuaikan kehadiran ASN.

Meski ada kebijakan WFH, Gubernur menegaskan bahwa produktifitas ASN harus tetap tinggi. Ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak menurunkan kinerja aparatur.

“WFH jangan sampai mengurangi kinerja, tetap produktif,” tegas Deru.

Penerapan WFH Jumat diprediksi mampu mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga 18 persen.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan dampak ekonomi secara menyeluruh.

Pemerintah Provinsi Sumsel memastikan pelaksanaan WFH akan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, sambil tetap mengikuti instruksi pemerintah pusat.

“Jangan sampai kita menghemat BBM, tapi di sisi lain justru membuat aktivitas ekonomi menjadi mandek,” kata Deru.