TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Bayang-bayang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi per 1 April 2026 memicu reaksi berantai di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sumatra Selatan.
Meski pemerintah belum mengeluarkan ketukan palu resmi, gelombang "antisipasi" warga telah menciptakan antrean panjang dari ibu kota provinsi hingga ke pelosok kabupaten.
Pantauan di sejumlah SPBU di Kota Palembang, salah satunya di Jalan dr. M. Isa, menunjukkan peningkatan volume kendaraan yang mengantre demi mengisi bahan bakar lebih awal, Selasa (31/3/2026).
Para pengendara, khususnya roda empat, tampak rela mengantre panjang sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang santer beredar.
Ko Yung, salah satu pengendara mobil di lokasi, mengaku enggan mengambil risiko menunggu kepastian harga di hari esok. Bagi dirinya, mengisi penuh tangki kendaraan saat ini adalah langkah penghematan jangka pendek yang logis.
"Tidak apa-apa antre panjang hari ini dibanding besok harus beli dengan harga lebih mahal. Membeli lebih awal membantu menghemat pengeluaran bulan ini, jadi kita bisa lebih tenang menyusun planning belanja ke depan," ujar Ko Yung.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya jika kenaikan ini berlangsung lama, terutama dampaknya bagi para pengemudi ojek online.
"Dampaknya besar bagi masyarakat, apalagi yang bekerja menarik taksi atau ojek online. Di aplikasi tarifnya masih sama, tapi biaya operasional (BBM) sudah naik," tambahnya.
Berdasarkan pantauan lapangan di beberapa titik seperti kawasan Plaju, OPI, depan Lapangan Golf, hingga Jalan dr. M. Isa, ketersediaan stok BBM dilaporkan masih dalam posisi aman. Meski demikian, pihak pengelola SPBU masih enggan memberikan spekulasi terkait angka kenaikan harga.
"Untuk saat ini kami belum bisa berkomentar karena belum ada keputusan resmi dari pemerintah maupun Pertamina," ujar Eko Ade Saputra, salah satu pengawas SPBU di Palembang.
"Kami masih menunggu arahan resmi mengenai harga terbaru untuk besok. Jadi, masyarakat diminta untuk menunggu rilis resmi dari PT Pertamina (Persero)," pungkas Eko.
Bergeser ke Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), tepatnya di SPBU Jalan Lintas Sumatra, Tanjung Baru, belasan kendaraan tampak tertib mengantre Pertalite yang masih di harga Rp10.000 per liter. Syamsi (60), seorang warga setempat, mengaku harus lebih bijak mengatur perjalanan jika kenaikan benar terjadi.
"Sebagai warga kecil, kami hanya bisa menurut kebijakan pemerintah. Tapi ke depannya, kendaraan hanya akan dipakai untuk urusan yang sangat penting saja untuk menghemat," tuturnya pasrah.
Kondisi berbeda terlihat di SPBU Kotabaru, Martapura (OKU Timur). Di sini, stok dilaporkan aman bahkan mendapat tambahan kuota untuk mengantisipasi arus mudik. Namun, stabilitas stok tidak serta merta meredam kekhawatiran. Supardi, seorang pengendara motor, mencemaskan efek domino pada harga kebutuhan pokok (sembako).
"Kalau BBM naik, ujung-ujungnya masyarakat kecil yang paling terasa dampaknya karena semua harga ikut naik," keluhnya.
Menjelang isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April, pengelola SPBU di Muara Enim mulai memperketat pengawasan.
Langkah tegas diambil untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya aksi borong atau panic buying oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Pengawas SPBU Talang Jawa (2431343), Andika, menegaskan bahwa pihaknya menolak keras praktik "ngepok" atau penimbunan BBM oleh oknum masyarakat. Pengawasan dilakukan secara digital melalui rekaman CCTV untuk memantau kendaraan yang melakukan pengisian berulang.
"Aksi pengepokan bisa terpantau jelas dari rekaman CCTV, mulai dari waktu pengisian hingga lokasi SPBU mana saja yang sudah didatangi. Tadi ada yang mencurigakan dan langsung kami tolak tegas," ujar Andika, Selasa (31/3/2026).
Andika menambahkan, sistem pemantauan saat ini sudah terintegrasi sehingga pihaknya bisa mendeteksi kecurangan lintas lokasi.
"Saya bisa cek, ternyata oknum tersebut sebelumnya sudah membeli di SPBU Kepur dan mencoba membeli lagi di SPBU Talang Jawa," jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala SPBU Talang Jawa, Sapuan, memastikan hingga saat ini belum ada informasi resmi dari Pertamina terkait kenaikan harga BBM. Kondisi di lapangan pun terpantau normal tanpa ada lonjakan antrean yang berarti.
"Stok BBM sangat aman. Untuk Pertalite kami stok 12 ton per dua hari, Pertamax 4 ton per hari, dan Dexlite tersedia 8 ton untuk kebutuhan lima hari. Kami harap masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying," imbau Sapuan.
Meski pihak SPBU menyatakan kondisi aman, keresahan tetap dirasakan masyarakat kecil, khususnya pekerja sektor transportasi. Alham (30), seorang tukang ojek di Muara Enim, mengaku sengaja mengisi penuh tangki motornya (fuel tank) setelah mendengar isu kenaikan harga dari media sosial.
"Kebetulan tangki mau habis, jadi sekalian isi penuh. Lumayan buat hemat sedikit kalau besok benar-benar naik," kata Alham.
Alham berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi karena efek domino yang ditimbulkan bakal sangat berat bagi rakyat kecil. "Kalau BBM naik, harga sembako pasti ikut naik. Ongkos ojek terpaksa kami naikkan, tapi risikonya penumpang jadi sepi dan pendapatan kami makin turun," keluhnya.
Baca juga: Bukan Naik Harga, Pembelian BBM Subdisi Dibatasi Per 1 April 2026, Ini Aturan Beli Solar & Pertalite
Baca juga: Tak Ada Kenaikan, Ini Daftar Lengkap Harga BBM Per 1 April Ini di SPBU Pertamina se-Indonesia
Meski distribusi lancar, kekhawatiran mendalam mulai dirasakan masyarakat kecil. Supardi, seorang pengendara motor, mengaku resah jika kenaikan harga BBM benar-benar terjadi, karena biasanya akan langsung memicu lonjakan harga kebutuhan pokok.
"Ujung-ujungnya masyarakat kecil yang paling terasa dampaknya. Kalau BBM naik, harga sembako pasti menyusul naik," keluhnya.
Senada dengan Supardi, Khalid yang juga pengendara roda dua, mengaku sudah mendengar isu ini dari berbagai media sosial. Baginya, setiap perubahan harga energi sangat berpengaruh pada pengeluaran harian, terutama bagi mereka dengan penghasilan tidak tetap.
"Biaya transportasi meningkat otomatis memaksa kami mengurangi kebutuhan lain. Kami berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga di tengah ekonomi yang belum pulih sepenuhnya," tutur Khalid.
Dampak langsung juga membayangi para pelaku jasa transportasi lokal. Candra, seorang tukang ojek pangkalan di kawasan pasar Martapura, menilai kenaikan BBM akan langsung memangkas penghasilan hariannya.
"Biaya operasional naik, tapi tarif ojek tidak bisa langsung dinaikkan karena takut penumpang makin sepi. Sekarang saja sudah terasa sulit, kalau nanti BBM naik, orang pasti lebih hemat dan jarang naik ojek. Kami khawatir penghasilan makin merosot," ungkap Candra.
Meski isu berkembang liar, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying). Hingga kini, kestabilan harga energi masih menjadi tumpuan utama bagi para pelaku ekonomi kecil di wilayah OKU Timur.
Update Harga BBM
Harga BBM nonsubsidi
Pertamax (RON 92):Rp12.300/liter
Pertamax Turbo:Rp13.100/liter
Dexlite:Rp14.200/liter
Pertamina Dex:Rp14.500/liter
BBM subsidi yang menjadi tumpuan masyarakat luas, harganya terpantau masih stabil:
Pertalite:Rp10.000/liter
Solar Subsidi:Rp6.800/liter
Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2026 yang santer beredar melalui pesan berantai WhatsApp memicu keresahan di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Profesor Sri Rahayu, menilai kebijakan itu kurang tepat jika diterapkan dalam kondisi ekonomi saat ini.
Menurut Prof. Sri Rahayu, perekonomian nasional saat ini masih dalam fase pemulihan dan belum sepenuhnya stabil. Kenaikan harga BBM dikhawatirkan akan menjadi beban berat bagi masyarakat karena memicu efek domino yang luas.
"Kenaikan BBM akan meningkatkan biaya produksi bagi pelaku usaha serta memicu lonjakan harga barang dan jasa lainnya. Ini tentu memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum baik-baik saja," ujarnya kepada Tribunsumsel.com, Selasa (31/3/2026).
Meski berdampak pada daya beli, Prof. Sri Rahayu menyebut ada potensi dampak positif jika kebijakan ini dibarengi dengan skema Work From Home (WFH) seperti era pandemi COVID-19. Menurutnya, pengurangan mobilitas kendaraan pribadi dapat berdampak baik bagi lingkungan.
"Jika mobilitas menurun, volume kendaraan di jalan berkurang. Efeknya, polusi udara menurun dan kualitas udara menjadi lebih sehat bagi masyarakat," jelasnya.
Selain itu, kenaikan harga BBM diyakini dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Namun, ia memberi catatan kritis bahwa layanan transportasi massal saat ini belum optimal menjangkau seluruh titik tujuan masyarakat.
"Jika sistem transportasi umum diperbaiki menjadi lebih terjangkau, nyaman, dan memadai, minat masyarakat untuk beralih akan sangat tinggi," tambahnya.
Terkait wacana kembali ke sistem WFH, Prof. Sri Rahayu menilai infrastruktur Indonesia sudah sangat siap karena pernah teruji saat pandemi. Di dunia pendidikan, pola ini bahkan masih diterapkan sebagian.
"Di Universitas Muhammadiyah, pola 40 persen offline dan 60 persen online sudah berjalan dan tidak ada kendala teknis. Sistemnya sudah ada, tinggal dioptimalkan kembali," tuturnya.
Di akhir penjelasannya, ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali atau menunda kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, meskipun konsekuensinya pemerintah harus menanggung beban subsidi yang lebih besar akibat tingginya harga minyak dunia.
Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com
