WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Ada efisiensi, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja memastikan tidak ada pengurangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dirinya memilih mempertahankannya meskipun kondisi keuangan daerah sedang menghadapi efisiensi anggaran.

Ditambah kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

"Saya tidak mau, makanya saya pertahankan PPPK, dalam artian apa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus saya tingkatkan," kata Asep saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Rabu (1/4/2026).

Asep menjelaskan, belanja pegawai Pemkab Bekasi sebanyak 40 persen. Ditambah guru 6 persen sehingga total belanja pegawai mencapai 46 persen

Sedangkan, pada 2027 itu harus belanja pegawai dibawah 30 persen.
 
"Nah dalam artian gimana caranya kita bisa menutupi ini semua. Sedangkan PPPK, saya juga gak mau dong (pengurangan)," jelas Asep.

Untuk itu, kata Asep, pihaknya memanggil 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas penghasil PAD.

Ia menekankan dinas penghasil PAD agar lebih meningkatkan pendapatannya dengan melakukan sejumlah terobosan inovasi.
"PAD yang harus saya tingkatkan kemarin, saya panggil 11 dinas penghasil. Agar pendapatan bisa meningkat," kata Asep.

Baca juga: Asep Surya Atmaja Tetapkan Jadwal WFH ASN Pemkab Bekasi Tiap Jumat

Asep memberikan contoh PAD yang bisa digenjot, seperti di Dinas Lingkungan Hidup. Saat ini target PAD retrubusi sampah hanya Rp 25 miliar, padahal bisa lebih besar lagi.

Perumahan itu setiap bayar sampah satu rumah sebulan bisa Rp 25 ribu, sedangkan rumah di Kabupaten Bekasi ada 800 ribu rumah jika dikalikan selama satu tahun bisa mencapai Rp 240 miliar.

"Ini misalkan, belum lagi rumah sakit, belum lagi pasar, belum lagi gudang, belum lagi yang lain. Makanya kemarin saya sudah pertanyakan DLH gimana nih caranya agar target PAD bisa meningkat," jelas dia.

Total ada 8 UPTD di DLH dalam penarikan distribusi tersebut, untuk mencegah dugaan kebocoran itu dirinya ingin pembayaran menggunakan sistem digital.

“Saya pengen tahu nih, besok pembayaran gak mau pake cash ya, saya pengen pake QRIS. Atau kita mulai sudah ada sistem digitalisasi," kata dia.

Kemudian peningiatan pajak air tanah, dan di Kabupaten Bekasi perusahaan ada sekitar 7.800 dan Rp 46 triliun yang masuk ke pusat.

Dirinya akan berkomunikasi kepada pemerintah pusat agar adanya peningkatan dana bagi hasil (DBH).

"Jadi kita sekarang mencari solusi, mencari titik-titik mana. Oh pusat, kita gimana Dana Alokasi Umum (DAU) caranya meningkat? Patokannya apa? Oh panjang jalan, sekolah, jumlah sekolah kan ada tuh,"
 
"Ada segmen-segmennya. Makanya saya rapatin lagi dengan staf ahli yang saya libatkan, pendapatan saya libatkan, keuangan saya libatkan, kerjasama saya libatkan," ujarnya lagi.

Asep menegaskan, pihaknya bakal menggali potensi dari berbagai sektor untuk peningkatan PAD agar tetap bisa mempertahankan PPPK. (MAZ)